Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian

BKD DIY (30/08/2013) -

Salah satu pilar demokrasi adalah keberadaan birokrasi pemerintah yang dijalankan oleh jutaan Pegawai Negeri (baik sipil maupun militer). Birokrasi yang baik selalu menekankan pentingnya pelayanan. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia aparatur, hasil yang diharapkan dalam rangka reformasi birokrasi adalah terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Sedangkan dari aspek organisasi dan tatalaksana, reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran dimana terdapat sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif dan efisien serta memenuhi prinsip good governance sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah melalui beberapa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan lebih dari 118 jabatan dari 26 rumpun jabatan fungsional yang ada. Pada tahun 2012, Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa jabatan fungsional baru, diantaranya Jabatan Assessor SDM Aparatur berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya. Penetapan Jabatan Auditor Kepegawaian berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya. Sebelumnya pada tahun 2006, pemerintah juga telah menetapkan jabatan fungsional Analis Kepegawaian melalui Permenpan Nomor Per/36/MENPAN/11/2006.

Penetapan jabatan Assessor SDM Aparatur dan Auditor Kepegawaian memberikan harapan baru dalam manajemen kepegawaian, yaitu : Pertama, jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur, tupoksinya melakukan penilaian dan mewujudkan data kompetensi PNS yang terukur dan obyektif sebagai salah satu pertimbangan  dalam pembinaan karier PNS artinya Assessor SDM Aparatur sebagai pelaksana Assessment Center memiliki peran strategis dalam perumusan instrumen, penyusunan persyaratan jabatan, pelaksanaan pengukuran kompetensi dan sekaligus konseling. Kedua, jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, tupoksinya melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Selama ini fungsi audit PNS  sepenuhnya dilakukan oleh pejabat fungsional Auditor di Inspektorat. Namun demikian, dengan pertimbangan ruang lingkup kepegawaian yang luas dan banyaknya permasalahan kepegawaian yang muncul di daerah maka ditetapkan jabatan fungsional Auditor Kepegawaian. Hal ini diharapkan dapat semakin memperbaiki manajemen kepegawaian, tertib administrasi dan peningkatan kinerja PNS.

Secara singkat, melalui tulisan ini akan dibahas tiga jabatan fungsional bidang kepegawaian dimaskud.

  1. Analis Kepegawaian

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/36/MENPAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2013, di BKD DIY terdapat 6 formasi jabatan Analis Kepegawaian.

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Tunjangan

Jenjang Jabatan

Golongan

Tunjangan

Analis Kepegawaian Ketrampilan

  1. Analis Kepegawaian Pelaksana
  2. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
    1. Analis Kepegawaian Penyelia

 

II/c – II/d

III/a – III/b

III/c – III/d

 

  1. 330.000
  2. 420.000
  3. 600.000

Analis Kepegawaian Keahlian

  1. Analis Kepegawaian Pertama
  2. Analis Kepegawaian Muda
  3. Analis Kepegawaian Madya

 

III/a – III/b

III/c – III/d

IV/a – IV/c

 

  1. 480.000
  2. 840.000

Rp. 1.080.000

 

Sedangkan tentang pengangkatan pertama menjadi analis kepegawaian, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian sementara hingga pengangkatan kembali dapat dilihat dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/36/MENPAN/11/2006 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006.

  1. Auditor Kepegawaian

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya. Hingga saat ini belum ada aturan tentang petunjuk pelaksanaan oleh BKN ataupun Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatannya.

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Tunjangan

Jenjang Jabatan

Golongan

Tunjangan

Auditor Kepegawaian

  1. Auditor Kepegawaian Pertama
  2. Auditor Kepegawaian Muda
  3. Auditor Kepegawaian Madya

 

III/a – III/b

III/c – III/d

IV/a – IV/c

 

Belum ada aturan

 

Dalam jabatan Auditor Kepegawaian, tidak ada jenjang ketrampilan maupun keahlian. Oleh karena itu seseorang yang akan menduduki jabatan Auditor Kepegawaian Minimal memiliki Ijazah Sarjana dan menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Sedangkan tentang pengangkatan pertama menjadi auditor kepegawaian, perpindahan dari jabatan lain, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian sementara hingga pengangkatan kembali dapat dilihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012.

  1. Assessor (Sumber Daya Manusia Aparatur)

Jabatan Fungsional Assessor diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012. Jabatan Fungsional Assessor merupakan jabatan fungsional ahli jenjang jabatannya dimulai dari Assessor Pertama (pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan III/b), Assessor Muda (Penata III/c dan Penata Muda Tingkat I III/d), Assessor Madya (Pembina IV/a, Pembina Tingkat i IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c), serta Assessor Utama pangkat Pembina Utama Madya IV/d dan Pembina Utama IV/e).

Akan tetapi hingga saat ini setelah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 ditetapkan, belum ada aturan pendukung tentang petunjuk pelaksanaan oleh BKN dan peraturan presiden tentang tunjangan jabatannya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Aparatur dan Angka Kreditnya, pengertian Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial. Sedangkan Assesor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.

Dari pengertian tersebut, maka tugas Assessor selalu berkaitan erat dengan kegiatan penilaian kompetensi manajerial. Penilaian Kompetensi Manajerial adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. Cara melakukan penilaian kompetensi  terhadap PNS adalah melalui metode penilaian kompetensi yang terdiri dari Wawancara kompetensi, Kuesioner kompetensi, Psikometri, Analisis kasus, Presentasi dan Assessment Center.

Peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sangat penting untuk kemajuan organisasi. Dengan demikian, perencanaan yang sistematis dalam pembinaan SDM PNS harus dilakukan secara terarah, terencana, dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Assessor berperan strategis untuk mewujudkan PNS yang profesional, netral dan sejahtera. Mengingat penting dan strategis peran Asessor, diperlukan nomenklatur yang tepat untuk jabatan fungsional Assessor PNS. Selain itu, hendaknya segera diselesaikan naskah akademik jabatan fungsional Assessor PNS. Dengan demikian, diharapkan jabatan fungsional Assessor PNS dapat segera diwujudkan.

Dengan semakin bertambahnya jumlah dan formasi jabatan fungsional, diharapkan ke depan proses pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional semakin baik. Memang harus diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, antara lain; Masih kuatnya paradigma “status quo” lebih nyamannya posisi pejabat struktural dengan segala tunjangan / fasilitas yang ada, sementara pola hubungan kerja, belum jelasnya pola hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional tertentu; Struktur organisasi, pembentukan jabatan struktural dengan tugas dan fungsi yang cenderung bersifat operasional (non manajerial) akan berbenturan dengan tugas dan fungsi operasional yang dilaksanakan pejabat fungsional; Minat PNS untuk melimpah ke dalam jabatan fungsional masih rendah dan CPNS yang diangkat dalam formasi JFT namun dalam penugasannya tidak sesuai dengan formasi awal maupun kompetensinya.

Sejak ditetapkannya  UU 43 Tahun 1999, PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan mulculnya RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap Pemerintah Daerah perlu mencermati dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat dalam aturan itu mengamanatkan tentang pentingnya pembinaan karier PNS yang diorientasikan pada pembentukan PNS yang profesional. Dengan kemampuan unggul diharapkan PNS dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tupoksinya sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai contoh pada umumnya di lingkungan Inspektorat Provinsi jabatan eselon IV dihapus dan sebagai gantinya diberdayagunakan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Kita mengapresiasi langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) yang secara terus menerus berupaya melakukan penataan kepegawaian. Dalam rangka penataan itu pula KEMENPAN dan RB tidak hanya mengurangi maupun menghilangkan beberapa jabatan struktural, tapi juga kini menambah jabatan fungsional. Penambahan jabatan fungsional, merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi bidang SDM. Dengan banyaknya jabatan fungsional, pelayanan publik akan semakin meningkat. Selain itu agar PNS tidak terfokus pada jabatan struktural, jabatan fungsional juga diberikan berbagai tunjangan. Penulis berkeyakinan perekrutan CPNS tahun 2013 dan mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan lebih memprioritaskan pada formasi jabatan fungsional. (edy)

 

Data Sejenis

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama*
Email*
Alamat*
Pesan*