Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Penanganan PNS yang Melanggar Disiplin Hari/ Jam Kerja

BKD DIY (18/07/2013) -

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa :”Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah  setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan / atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari.

 

Apabila PNS melakukan pelanggaran disiplin hari dan atau jam kerja, maka berdasarkan bukti print out presensi maupun data/catatan dari Atasan langsung (mengenai jumlah hari/jam tidak masuk kerja/kelambatan/meninggalkan tugas/pulang mendahului tanpa keterangan yang sah) harus segera diambil tindakan, yakni:

  1. Kepala SKPD memerintahkan Atasan langsungnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.
  2. Atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin membuat surat panggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan secara tertutup, yang dihadiri oleh Pemeriksa dan Yang diperiksa.
  3. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
  4. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
  5. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  6. Apabila menurut hasil pemeriksaan tersebut, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan Atasan langsungnya, maka Atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan.
  7. Apabila menurut hasil pemeriksaan tersebut, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS bukan kewenangan Atasan langsung, maka Atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pembinaan (BAP).
  8. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dan apabila tidak mau menjatuhkan hukuman disiplin maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

 

Jenis hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin hari dan atau jam kerja yakni :

  1. Hukuman Ringan  berupa :
  1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama  6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

 

  1. Hukuman Sedang berupa :
  1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  2. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)  sampai dengan 25 hari kerja;
  3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
  4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
  1. Hukuman Berat berupa :
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
    • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja.
    • Pembebasan dari Jabatanbagi PNS yang menduduki jabatan Struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja.
    • Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. (lukis-khp&kesra) 

 

 

Data Sejenis

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama*
Email*
Alamat*
Pesan*