Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

TPP Pemda DIY

BKD DIY (27/12/2012) -

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Daerah DIY, sejak tahun 2011 diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS dan PTT, namun dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 yang ditandatangani tanggal 1 April 2012 PNS yang ditugaskan di Pemerintah Daerah DIY juga mendapat tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sebagai payung hukum pemberian TPP di Pemerintah Daerah DIY, Gubernur DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terakhir Nomor:37.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012.

Adapun beberapa perubahan berkaitan dengan :

  1. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
    • Penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan capaian kinerja, orientasi pelayanan, kerjasama dan untuk pejabat struktural ditambah kriteria kepemimpinan.
    • Penilaian prestasi kerja untuk pejabat struktural dilaksanakan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang pejabat dibawahnya berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 
    • Penilaian prestasi kerja untuk fungsional tertentu dan fungsional umum dilaksanakan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang teman sejawat berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 
    • Penilaian prestasi kerja untuk kepala sekolah dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sub bagian tata usaha dan seorang guru sekolah berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
    • Penilaian prestasi kerja dilaksanakan per triwulan dengan data per bulan untuk dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai. 
  2. Penilaian Kinerja Instansi
      • Penilaian kinerja instansi dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri unsur: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dilaksanakan triwulanan dengan data triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan instansi. 
      • Kinerja instansi pada triwulan IV dinilai sampai dengan bulan November. 
      • Penilaian Kinerja instansi bulan terakhir triwulan IV dipertimbangkan dalam penilaian kinerja triwulan I tahun berikutnya. 
      • Rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. 
      • Hasil penilaian kinerja instansi diklasifikasikan menjadi 3 peringkat kinerja : 
        1. Peringkat 1 apabila kinerja instansi baik, dengan nilai lebih besar dari 900; 
        2. Peringkat 2 apabila kinerja instansi cukup, dengan interval nilai 800 sampai dengan 900; dan 
        3. Peringkat 3 apabila kinerja instansi kurang, dengan nilai kurang dari 800. 
      • Persentase penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan hasil penilaian kinerja instansi yakni : a). Peringkat 1 dengan penerimaan 100 %; b). Peringkat 2 dengan penerimaan 90 %; dan c). Peringkat 3 dengan penerimaan 80 %. 
      • Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1 diberikan penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja instansi peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga) maksimal 20 % dari nilai tetap. 

        Apabila Instansi yang mendapat peringkat 2 dan 3, maka Tim Instansi akan mengadakan:
      • Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/unit Pelaksana Teknis tiap triwulan berdasar kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK. 
      • Hasil penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/unit Pelaksana Teknis diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut: a). Peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%; b). Peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah 90% dengan tambahan penghasilan 90%. 
      • Bidang/Bagian/Sekretariat/ Unit Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 1 (satu) pada instansi peringkat 2 dan 3 diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari Bidang/bagian/Sekretariat/ Unit Pelaksana Teknis peringkat 2 (dua) maksimal 20 % dari nilai tetap dan didistribusikan kepada semua pegawai secara proporsional sesuai bobot pegawai.
      • Sisa penerimaan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 1 ditambahkan pada sisa penerimaan disiplin dan prestasi kerja pegawai.
      • Penentuan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis bagi Pejabat Fungsional Tertentu ditetapkan oleh Kepala Instansi. 
      • Apabila dalam instansi terdapat Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan peringkat kerja 2 (dua) maka kinerja Kepala Instansi merupakan rerata kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis. 

          Apabila Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis mendapat peringkat 2 (dua), maka Tim Instansi akan mengadakan penilaian kinerja terhadap:
        • Subbid/Subbag/Seksi tiap triwulan berdasar kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK yang hasilnya disahkan oleh kepala instansi.
        • Hasil penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut: a).Peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%; b). Peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah 90% dengan tambahan penghasilan 90%. 
        • Subbid/Subbag/Seksi dengan kinerja peringkat 1 (satu) diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari Subbid/Subbag/Seksi peringkat 2 (dua) maksimal 20 % dari nilai tetap dan didistribusikan kepada semua pegawai secara proporsional sesuai bobot pegawai.
        • Apabila dalam Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis terdapat Subbid/Subbag/Seksi dengan kinerja peringkat 2 (dua) maka kinerja Kepala Bidang/Bagian/Sekretariat/unit Pelaksana Teknis dinilai sama dengan kinerja Subbid/Subbag/Seksi peringkat 2.
      • Sisa penerimaan TPP Sisa penerimaan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan Subbid/Subbag/Seksi serta sisa penerimaan disiplin dan prestasi kerja diberikan dengan besaran masing-masing 20 % dari jumlah pegawai di masing-masing Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi.
      • TPP dihentikan apabila : 
        • Menjalani cuti diluar tanggungan negara; 
        • Menjalani tugas belajar; 
        • Menjalani bebas tugas; 
        • Dibebaskan sementara dari Jabatan organik karena diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
        • Menjalani pemberhentian sementara PNS karena penahanan yang berwajib;
        • Berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Daerah DIY;
        • Menjalankan diklat lebih dari 6 bulan, pemberhentian dimulai pada bulan ke-7 (tujuh);
        • Fungsional tertentu guru yang bersertifikasi maupun yang tidak bersertifikasi tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. 

      Perubahan dalam rangka penyempurnaan pasal maupun ayat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.1 Tahun 2012 tersebut dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntable dan transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

      Pada bulan Desember 2012, Gubernur DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 339/KEP/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan hasil penilaian kinerja instansi, nilai tetap dan tambahan penghasilan instansi Triwulan IV tahun 2012. Dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemda DIY yang mendapat peringkat 1 sebanyak 15 SKPD, peringkat 2 sebanyak 18 SKPD dan peringkat 3 sebanyak 3 SKPD.

      Sedangkan Peringkat Prestasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY berdasarkan Nilai AKIP dan TPP pada tahun 2012 yakni :

      1. Badan/Lembaga teknis yang memperoleh predikat komulatif terbaik, yakni : 
        1. BKD DIY dengan nilai 867,28; 
        2. Inspektorat DIY dengan nilai 854,38;
        3. BAPPEDA DIY dengan nilai 853,05.
      2. Dinas yang memperoleh predikat komulatif terbaik, yakni : 1. 
        1. DPPKA DIY dengan nilai 844,24;
        2. Dinas Pertanian DIY dengan nilai 828,41; 
        3. Dinas Sosial DIY dengan nilai 828,19. 
      3. Biro yang memperoleh predikat komulatif terbaik, yakni : 
        1. Biro Organisasi Setda DIY dengan nilai 865,46; 
        2. Biro Hukum Setda DIY dengan nilai 847,27; 3. 
        3. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dengan nilai 846,96. 
      4. UPT yang memperoleh predikat komulatif terbaik, yakni :
        1. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai. 
        2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab. Bantul. 
        3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota YK.
       

      Data Sejenis

       

      Komentar

      Mohon penjelasan,kenapa TPP untuk guru,kususnya yg belum bersertifikasi dihentikan mulai juli 2012,hal itu justru akan memperlebar kesenjangan dengan pns yang lain,sedangkan kewajiban yg di bebankan sama.
      Suparjo3/Jan/2013
      Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai butir ke 3 yang berbunyi: " Penilaian prestasi kerja untuk fungsional tertentu dan fungsional umum dilaksanakan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang teman sejawat berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)." Kenyataan penilaian di lingukungan UPTD BPKB, penilaia golongan 3 c + 3 d menilaia gol 4 a ke atas. Jadi apabila dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012. BELUM DILAKSANAKAN SEPENUNYA
      No name28/Dec/2012
      Nama*
      Email*
      Alamat*
      Pesan*