Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Profil BKD Provinsi DIY

A. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang  ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi keberadaaanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).

KUP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 6 (enam) bagian, mempunyai tugas pokok antara lain mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasinya, mengurus pemberian uang jajan tetap, deklarasi biaya dan meminjam uang untuk membeli kendaraan, mengurus pensiun janda, anak yatim piatu dan pembayaran pensiun serta tunjangan lain. KUP terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang berada di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Kepala Kantor Urusan Pegawai tercatat pada waktu itu yang menjabat adalah KRT Wirosaputro.

Pada tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor 18 Tahun 1973 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi DIY, Kantor Urusan Pegawai berubah namanya menjadi Biro Personalia dengan lokasi dan gedung yang sama. Pada periode ini Kepala Biro Personalia dijabat oleh Drs. KRT Suyono Kusumo.

Biro Personalia mengalami perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di komplek kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama. 

Pada era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom, terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY. (berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000). Adanya peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKD yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. SOIM. BKD menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi DIY yang terletak di Jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi Kantor Sekda dan Asek. Kemudian pada tahun 2002 gedung BKD dipindahkan ke luar komplek kepatihan yaitu di Jl. Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan eks gedung Dinas Kesehatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 BKD mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang pertama menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pasca perubahan dari BKD adalah oleh Ir. SOETARYO. 2 tahun  berikutnya yaitu pada tahun 2005, Drs. HARDJONO menggantikan posisi Kepala Biro sebelumnya, sampai pertengahan bulan Agustus 2006 beliau menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY. Pada pertengahan bulan Agustus 2006 beliau wafat saat masih menjabat, dan posisi Kepala Biro Kepegawaian sempat vakum selama beberapa bulan. Setelah hampir 5 bulan vakum, didapatkan pengganti  Kepala Biro Kepegawaian yaitu SUDIBYO, SH.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY kembali mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dengan Kepala BKD yang pertama pasca perubahan kelembagaan yaitu SUDIBYO, SH.

Setelah menjabat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2011, Bapak SUDIBYO, SH memasuki masa Bebas Tugas (BT). Maka, pada tanggal 07 November 2011 dilantiklah pejabat yang baru, yaitu R. AGUS SUPRIYANTO yang secara resmi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi DIY sampai saat ini.

Daftar Urutan Periodisasi Menjabat :

  1. KRT. WIRO SAPUTRO
  2. Drs. KRT SUYONO KUSUMO
  3. Drs. MARSUDI KARTORAHARJO (1982-1987)
  4. KRT. DARUKUSUMO atau Bp. RUSDARUNDIYO (1987-1992)
  5. Drs. MUDJONO NA  (1992-1994)
  6. Dra. SITI SULAMI (1994-1998)
  7. SUTITO, SH(1998-1999)
  8. Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, M.Si   (1999-2000)
  9. Drs. SOIM  (2000-2004)
  10. Ir. SOETARYO  (2004-2005)
  11. Drs. HARDJONO  (2005-2006)
  12. SUDIBYO, SH.  (2006-2011)
  13. R. AGUS SUPRIYANTO  (2011- sekarang)

(REF: Dari berbagai sumber/HSPR-PP edited JHY)

B.    V i s i   
 “Terwujudnya kebijakan, pengelolaan, fasilitasi kepegawaian yang profesional dan sejahtera”

Keterangan:
Profesional artinya ahli dalam bidangnya, sehingga apabila kebijakan, pengelolaan dan fasilitasi itu dilaksanakan oleh ahlinya, maka hasilnya dengan sendirinya akan mewujudkan atau mencapai sesuatu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Sejahtera artinya terpenuhinya pemenuhan kebutuhan minimal pegawai sesuai dengan standar yang layak sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai.


C.    M i s i
Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai;
  2. Meningkatkan pelayanan dan membangun sistem dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;
  3. Meningkatkan kapasitas internal.


D. Tujuan

  1. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM yang profesional dan sejahtera;
  2. Terwujudnya sistem dokumentasi dan informasi kepegawaian yang akurat dan akuntabel;
  3. Terwujudnya peningkatan dukungan perencanaan, SDM, ketatausahaan, sarana prasarana dan keuangan Badan.


E. Sasaran

  1. Terwujudnya PNS yang  memiliki kemampuan, ketrampilan, perilaku kerja produktif  dan terpenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya;
  2. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur;
  3. Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  4. Terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian yang terpadu dan berkualitas;
  5. Terintegrasinya data pegawai melalui Simpeg/data elektronik;
  6. Terwujudnya dukungan perencanaan, SDM, ketatausahaan, sarana prasarana dan keuangan badan.