Sejarah, Visi, dan Misi BKD D.I. Yogyakarta

Sejarah BKD DIY

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang  ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi keberadaanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).

KUP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 6 (enam) bagian, mempunyai tugas pokok antara lain mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasinya, mengurus pemberian uang jajan tetap, deklarasi biaya dan meminjam uang untuk membeli kendaraan, mengurus pensiun janda, anak yatim piatu dan pembayaran pensiun serta tunjangan lain. KUP terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang berada di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Kepala Kantor Urusan Pegawai tercatat pada waktu itu yang menjabat adalah KRT Wirosaputro. 

Pada tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor 18 Tahun 1973 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi DIY, Kantor Urusan Pegawai berubah namanya menjadi Biro Personalia dengan lokasi dan gedung yang sama. Pada periode ini Kepala Biro Personalia dijabat oleh Drs. KRT Suyono Kusumo.

Biro Personalia mengalami perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di komplek kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama. 

Pada era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom, terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY. (berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000). Adanya peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKD yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. SOIM. BKD menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi DIY yang terletak di Jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi Kantor Sekda dan Asek. Kemudian pada tahun 2002 gedung BKD dipindahkan ke luar komplek kepatihan yaitu di Jl. Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan eks gedung Dinas Kesehatan. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 BKD mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang pertama menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pasca perubahan dari BKD adalah oleh Ir. SOETARYO. 2 tahun  berikutnya yaitu pada tahun 2005, Drs. HARDJONO menggantikan posisi Kepala Biro sebelumnya, sampai pertengahan bulan Agustus 2006 beliau menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY. Pada pertengahan bulan Agustus 2006 beliau wafat saat masih menjabat, dan posisi Kepala Biro Kepegawaian sempat vakum selama beberapa bulan. Setelah hampir 5 bulan vakum, didapatkan pengganti  Kepala Biro Kepegawaian yaitu SUDIBYO, SH.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY kembali mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dengan Kepala BKD yang pertama pasca perubahan kelembagaan yaitu SUDIBYO, SH.

Setelah menjabat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2011, Bapak SUDIBYO, SH memasuki masa Bebas Tugas (BT). Maka, pada tanggal 07 November 2011 dilantiklah pejabat yang baru, yaitu R. AGUS SUPRIYANTO yang secara resmi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi DIY sampai saat ini.

Daftar Urutan Periodisasi Menjabat:

  1. KRT. WIRO SAPUTRO
  2. Drs. KRT SUYONO KUSUMO
  3. Drs. MARSUDI KARTORAHARJO (1982-1987)
  4. KRT. DARUKUSUMO atau Bp. RUSDARUNDIYO (1987-1992)
  5. Drs. MUDJONO NA  (1992-1994)
  6. Dra. SITI SULAMI (1994-1998)
  7. SUTITO, SH (1998-1999)
  8. Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, M.Si (1999-2000)
  9. Drs. SOIM (2000-2004)
  10. Ir. SOETARYO (2004-2005)
  11. Drs. HARDJONO (2005-2006)
  12. SUDIBYO, SH (2006-2011)
  13. R. AGUS SUPRIYANTO (2011- sekarang)

Visi

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

  • Terwujudnya merupakan suatu kondisi yang diharapkan pada 5 tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti.
  • Peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya; suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.
  • Kemuliaan merupakan hal (keadaan) mulia; keluhuran; keagungan; kehormatan. Kemuliaan dalam visi ini dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya, 1). peningkatan kualitas hidup-kehidupan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban 2). peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh dan berkeadilan 3). terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi 4). pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan 5). pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.
  • Manusia Jogja merupakan manusia makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang.
  • Jogja merupakan representasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu kesatuan wilayah. Sehingga frasa ini merepresentasikan insan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi subyek pembangunan. Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi acuan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2017-2022 adalah: “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis” Misi ini merupakan perwujudan dari Panca Mulia keempat dan kelima yakni terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan RENSTRA 2017-2022 51 terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Misi

"Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur"

Misi ini dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksananakan tugas dan fungsinya di dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai yang berbasis kebutuhan riil instansi, penataan pegawai berprinsip In The Right Man In The Righ Place dan sesuai kebutuhan (Right Sizzing), pendistribusian pegawai sampai dengan pengevaluasian kinerja pegawai, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Tujuan

Tujuan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan secara Profesional.


Sasaran

Sasaran perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.


© 2018 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • +62274 562150, +62274 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Kyai Mojo No.56, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244