PWRI
[ PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDINESIA]
SEBAGAI WADAH TUNGGAL  ORGANISASI PENSIUNAN PNS / ASN RI

MATERI PEMBEKALAN  bagi Pegawai  Negeri Sipil /ASN Calon Purna Tugas (Pensiun)
Waktu dorasi	  :   75 menit
PENDEKATAN /METODE 	:    ANDRAGOGI
ALAT BANTU	    :   Makalah Anggaran Dasar  dan Anggaran   Rumah  Tangga PWRI
                         		     Sudahkah Anda Mengenal PWRI
Tujuan  yang ingin dicapai 	   : 
 Setelah berproses  diharapkan  :
1)	Peserta mengetahui dan menyadari bahwa wadah perjuangan pensiunan adalah PWRI 
                       untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
2)	Setelah purna tugas peserta merasa  membutuhkan dan ingin menjadi anggota   PWRI 

Disampaikan pada  pembekalan bagi 
Pegawai Negeri Sipil / ASN  Calon Purna Tugas (Pensiun )  
Periode Januari s/d Juni 2010
Pemerintah Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta 
 Oleh
Pengurus Daerah PWRI Daerah Istimewa Yogyakarta

DRS  ABDUL RACHMAN
KETUA 

ILUSTRASI   PURNA TUGAS /PENSIUN

PENSIUN ?
•	Peristiwa biasa seperti  pengangkatan  pegawai baru.
•	Awal pasti ada akhir
•	Semua karyawan /pegawai  masih aktif antri  untuk pensiun

•	PNS Pensiun /
•	Usia 56 tahun untuk non guru
•	Usia 60 tahun untuk guru
•	Usia 65 tahun untuk dosen
•	Bagi PNS yg menduduki eselon tertentu atau jabatan tertentu
•	Batas pension dibuat oleh pemerintah

MASALAH  TIMBUL ?

•	Masalah ekonomi
•	Masalah sosial
•	Pengisian waktu luang

IMPLIKASI PENSIUN
	Berkurangnya / hilangnya kesibukan bekerja
	Berkurangnya pendapatan
	Berkuranya /hilangnya fasilitas
	Berkurangnya kontak sosial dengan teman sekerja dan relasi
	Banyaknya waktu luang

•	Merubah apa yang dapat dirubah
•	Menerima apa yang tidak dapat dirubah

SOLUSI  MASALAH
1.	Masalah ekonomi:Mepersiapkan lapangan kerja alternative bagi yang memerlukan
2.	Masalah Sosial:Merancang keikut sertaan kegiatan social
3.	Mengisi waktu luang :Kegiatan yang terkait dengan hobi,

HISTORIS
►	Konggres I :  25-27 Des 1956 di  Bandung  KKP
►	Konggres II : 27-28 Sept 1957 di  Solo  KKP + PPP
►	Konggres III: 9-12 Okt 1958 di  Solo Dibentuk Dewan  Presidum
►	Konggres IV: 24-27 Juli 1962 di Dwi Dasa Warsa  Yogyakarta  PWRI  AD & ART 

ORGANISASI
(1) Struktur peran yang diakui oleh masyarakat(2).Organ 
      kemasyarakatan khusus kelanjutan KORPRI memiliki AD  dan 
      ART bersifat :
      (1)Nasional (2) Persatuan,(3) Kesatuan (4)Mandiri/Independen 
      (5)Demokrasi (6)Menjunjung tinggi hak asasi manusia
       (7) Moderen

ALAT
(1) Apa arti Alat ?(2) Fungsi Alat ?(3) Persyaratan yg hrs dipenuhi 
   agar alat dpt dipergunakan efektif ?(4)Apakah pemakai / pemilik 
   telah mengetahui cara memakainya?
   (5)Apakah sudah dipakai sbgmn mestinya? (6) Kalau sdh apa 
      maksimal/belum?(7)Apakah Si Pemakai . Pemilik sadar akan 
      fungsi  alat ?

WADAH
•	Tempat berhimpun para wredatama yang ingin  meningkatkan keimanan dan ketakwaan kpd Tuhan Yang Maha Esa
•	Berperilaku tidak tercela,  Sabar ,arif ,bijaksana,.setia kawan ,gotong royong,asah,asih,asuh.
•	Mandiri dlm kehidupan   ekonomi dan sosial 
•	Meningkat kualitas  secara fisik ,mental dan spiritual
•	Mengamalkan  pengetahuan pengalaman,demi pembangunan   
     Negara dan bangsa

PERSATUAN WREDATAMA
 REPUBLIK INDONESIA

P
W
R
I  

A)	  KONDISI  PENSIUNAN SEBELUM TERBENTUK  PWRI
 
1.	PEMERINTAH  MEMANDANG SEBELAH  MATA,BAHWA PENSIUNAN  MENJADI  BEBAN PEMERINTAH.
2.	GAJI PENSIUNAN  MASIH JAUH DARI CUKUP  UNTUK BIAYA  HIDUP ,KESEHATAN,PENDIDIKAN ANAK DAN KEBUTUHAN  SEHARI-HARI.
3.	PELAYANAN GAJI PENSIUN  HANYA DI KANTOR POS,SEHINGGA ANTRIAN SAMPAI 1 MINGGU , BARU CAIR
4.	PEMBAYARAN UANG TASPEN,JUGA JUGA MEMAKAN  WAKTU  TIDAK SEKALI SELESAI , MENGURUS SURAT-SURAT  TERMASUK PENCAIRAN UANG DUKA KEMATIAN.
5.	ASPIRASI PENSIUN  YANG DISAMPAIKAN  PEMERINTAH  KURANG  MENDAPAT  TANGGAPAN  KARENA PENYAMAPIANNYA  PERORANGAN (BUKAN ORGANISASI 

B)  KONDISI PENSIUNAN SESUDAH TERBENTUK ORGANISASI PWRI TANGGAL 24 JULI 1962  SAMPAI SEKARANG  
            
1.	PEMERINTAH R.I. TELAH MEMANDANG PENSIUNAN /PWRI  SANGAT POSITIF KARENA PARA PENSIUNAN  PNS /ASN BUMN,BUMD,LEMBAGA NEGARA,TERGOLONG LANSIA  PRODUKTIF  DAN BANYAK IDE ,PEMIKIRAN YANG DISAMPAIKAN  KEPADA PEMERINTAH  R.I.  LEWAT MUNAS PWRI               
2.	ASPIRASI  PENSIUNAN JUGA  DILAKUKAN  LEWAT MPR R.I. KARENA ORGANISASI  PWRI  TERWAKILI  DALAM ANGGOTA  MPR  ( GOLONGAN UTUSAN  DAERAH )
3.	GAJI PARA PENSIUNAN SUDAH DIATUR  DALAM PERATURAN  PERUNDANGAN  DAN SUDAH ADA PERBAIKAN, TERMASUK KENAIKAN GAJI  DAN GAJI  KE 13 DAN TUNJANGAN BERAS
4.	PELAYANAN UANG TASPEN  SEMAKIN BAIK , BAHKAN  DENGAN  HITUNGAN HARI  SUDAH CAIR,KARENA PWRI MENJADI  SALAH SATU  ANGGOTA  KOMISARIS PT. TASPEN ( PERSERO ) ,KEDEPAN PERLU  PENDATAAN  DATA  PENSIUNAN  LAMA DAN BARU.
5.	PELAYANAN GAJI PENSIUNAN DI MITRA BAYAR  1 HARI SELESAI  BAHKAN BERSAMAAN  PEMERIKSAAN  KESEHATAN,MINUM,SNACK DAN HIBURAN ,TERMASUK KECEPATAN  PELAYANAN  KREDIT PENSIUN.
6.	DI BIDANG KESEHATAN PENSIUNAN DILAYANI LEWAT BPJS  KESEHATAN , KE DEPAN  PERLU DITERTIBKAN DARI ASKES KE BPJS.
7.	DALAM ORGANISASI PWRI  PRESIDEN SEBAGAI  PEMBINA PWRI DAN WAKIL  PRESIDEN  R.I. SEBAGAI WAKIL PEMBINA  DAN  PADA MUNAS PWRI TAHUN 2010  PESERTA MUNAS  DI TERIMA  BAPAK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   DI ISTANA  NEGARA , ASPIRASI PWRI DITERIMA  DAN SECARA BERTAHAP DITINDAKLANJUTI.

C) APAKAH KONDISI  PARA PENSIUNAN  PNS/ASN  SUDAH CUKUP ?
     JAWABANNYA : BELUM SESUAI 
     OLEH SEBAB ITU PWRI  MERUPAKAN  ORGANISAS PERJUANGAN PARA PENSIUNAN  
     PNS / ASN.TERUTAMA  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN SBB:
1.	PENYESUAN GAJI PARA PENSIUANAN  LEWAT REVISI  UU TERMASUK  TIDAK DIHAPUS  BAGI DUDA/ JANDA  YANG KAQWIN LAGI.
2.	PAYUNG HUKUM PWRI  BERUPA KEPRES RI AGAR  PARA PENSUNAN PNS/ASN SETELAH PENSIUNAN  MASUK MENJADI  ANGGOTA PWRI SECARA OTOMATIS( STELSEL PASIF )
3.	KEMUDAHAN PELAYANAN  KESEHATAN  SECARA  CEPAT  LEWAT BPJS  KESEHATAN, TOLONG DULU URUSAN BELAKANG 
PEMBERIADAN BUMN,BUMD,LEMBAGANEGARA TERGOLONG  LANSIA  PRODUKTIF  
4.	PEMBERIAN DANA ABADI , OPERASIONAL KEPADA PWRI PUSAT, DAERAH, KABUPATEN, KECAMATAN LEWAT APBN DAN APBD  DENGAN PENYEDERHANAAN  PERATURAN  PELAKSANAANYA  DAN  DIHAPU ISTILAH HIBAH
5.	MENINDAK LANJUTI  KESEPAKATAN BERSAMA  ANTARA  PENGURUS BESAR PWRI  R.I. DENGAN DEWAN PENGURUS  KORPRI NASIONAL  NOMOR : 121 /PB/01/IX/2012 DAN NOMOR :01/KU/ IX/ 2012 TENTANG PENDAYA GUNAAN PENSIUNAN  KORPS PEGAWAI NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  MELALUI  KESINAMBUNGAN  KEANGGOTAAN  KORPRI  MENJADI ANGGOTA PWRI. BABA 1 PASAL 1  MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA  KESINAMBUNGAN PENGABDIAN  SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT.    
                             
D)          RIWAYAT  BERDIRINYA  PWRI.
1)	18 ( DELAPAN BELAS ) ORNESASI PENSIUNAN  PEGAWAI  R.I ,YANG ADA  PADA SAAT ITU ATAS PRAKARSA  PARA TOKOHNYA  MELEBURKAN  DIRI MENJADI  SATU WADAH TUNGAL  PADA TANGGAL 24 JULI 1962  DI DWI DASA WARSA  ALUN-ALUN UTARA YOGYAKARTA ,YANG KEMUDIAN DIBERI NAMA  PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA  DISINGKAT PWRI.
2)	PADA TANGGAL  8 APRIL  1993 ,36  ORGANISASI  PENSIUNAN  SIPIL  SELURUH INDONESIA,DEP / INSTANSI  TELAH MELAKUKAN KESEPAKATAN  YANG NAMAKAN :‘ DEKLARASI  PENYATUAN  PENSIUNAN  SIPIL KE DALAM  WADAH TUNGGAL  PWRI SAMPAI SEKARANG.

 E )     MENGENALI ORGANISASI PWRI:
1)	PWRI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN  PENSIUNAN  SIPIL YANG BERSIFAT NASIONAL,MENJUNJUNG TINGGI PERSATUAN DAN KESATUAN ,HAK ASASI MANUSIA ,MANDIRI,DEMOKRATIS  DAN NIRLABA,BERTUJUAN  UNTUK MENINKATKAN  KESEJAHETRAAN  HIDUP  ANGGOTA WREDATAMA  DAN KELUARGANYA ( PASAL 5 AD PWRI )
2)	ORGANISASI INI BERNAMA  PERSATUAN WREDATAMA  REPUBLIK  INDONESIA  DISINGKAT PWRI ( PASAL 1 AD PWRI )
3)	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  NO: 0-1-00-00/ 0009/ D .III.4/II/2013 TANGGAL 11 FEBRUARI  2013  DI DIREKTUR  JENDRAL  KESATUAN  BANGSA DAN  POLITIK DIREKTUR  KETAHANAN SENI,BUDAYA,AGAMA DAN KEMASYARAKATAN.
    WREDA  ARTINYA  ORANG TUA 
    TAMA     ARTINYA  UTAMA
                ORANG TUA YANG UTAMA
4)	ORGANISASI  BERKEDUDUKAN  DI IBUKOTA  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA(PASAL 3 AD PWRI )
5)	PWRI BERASASKAN  PANCASILA ( PASAL 4 AD PWRI ) 

  F)   VISI  DAN MISI :
       VISI PWRI ADALAH TERWUJUDNYA ORGANISASI SKALA NASIONAL 
        YANG KUAT  DAN MANDIRI  SEBAGAI WADAH BAGI SELURUH 
        WREDATAMA ,SERTA MENINGKATNYA  KESEJAHTERAAN 
        ANGGOTA DAN KELUARGANYA.( PASAL 6 AD PWRI )

 G)   MISI PWRI ADALAH :
        1) MEMPERERAT  KESATUAN,PERSATUAN  DAN SOLIDARITAS 
            WREDATAMA AGAR MEMILIKI MORAL YANG KUAT SEBAGAI 
            PEREKAT  ALAT PEMERSATU  BANGSA
        2) MENINGKATKAN  KEMANDIRIAN DAN KUALITAS  HIDUP  
            WREDATAMA SERTA MENDAYAGUNAKAN  PENGALAMAN DAN 
             PENGETAHUANNYA.
         3) MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN YANG LAYAK BAGI 
             KEHIDUPAN  WREDATAMA OLEH PEMERINTAH ,SEBAGAI
             PENGHARGAAN ATAS PENGABDIANNYA  KEPADA NEGARA DAN
             BANGSA
          4) MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN SERTA 
              KEARIFAN  MENJADI PANUTAN  MASYARAKAT.  
           5 ) MENDUKUNG  PEMBANGUNAN  BANGSA DAN NEGARA

H)   DOKTRIN DAN KODE ETIK  PWRI
1)	DALAM RANGKA MENCAPAI ARAH TUJUAN DAN SEBAGAI PEDOMAN PERJUANGAN BAGI SELURUH  ANGGOTA,PWRI MEMILIKI DOKTRIN  PWRI YAITU : TATA TENTRAM  KARTA-RAHARJA‚ YANG BERMAKNA 
a)	TATA      	 : NEGARA  TERATUR BAIK
b)	TENTERAM   : KEADAAN AMAN TANPA GANGGUAN
c)	KARTA     	 : TIAP PENDUDUK  DAPAT KESEMPATAN  BEKERJA  
                     DAN MENDAPAT  CUKUP NAFKAH
d)	 RAHARJA :  PENDUDUK BERADA DALAM KEBAHAGIAAN DAN             KESEJAHTERAAN 
2)	    DALAM MEJALANKAN KEGIATAN  MENCAPAI TUJUAN  DAN PERJUANGAN  ORGANISASI  SERTA SEBAGAI PEDOMAN SIKAP  PERILAKU  BAGI SELURUH  ANGGOTA, PWRI  MEMILIKI KODE ETIK  PWRI YAITU : ‘PANCA UBAYA  PWRI 
      KAMI WARGA PERSATUAN  WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA :
1.	BERIMAN DAN BERTAKWA  KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2.	SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  YANG BERDASARKAN PANCASILA  DAN UNDANG-UNDANG  DASAR 1945
3.	BERBUDI LUHUR, BIJAKSANA,LAPANG DADA, SETIA KAWAN, MENGUTAMAKAN HIDUP SEDERHANA DAN MANDIRI
4.	BERSIKAP TERBUKA, BERGOTONG ROYONG MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  SESAMA WREDATAMA  DAN BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN  ATAS DASAR PERSAMAAN DERAJAD
5.	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP, SERTA MENGAMALKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN BAGI PEMBANGUNAN  NEGARA DAN BANGSA

I )	JENJANG ORGANISASI PWRI:
         ORGANISASI YANG BERKEDUDUKAN DI  IBUKOTA NEGARA 
          REPUBLIK INDONESIA       --  PENGURUS BESAR
          DI TINGKAT PROPINSI        -- PENGURUS DAERAH
          DI TINGKAT KAB/KOTA       –PENGURUS KABUPATEN /KOTA
          DI TINGKAT  KECAMATAN – PENGURUS KECAMATAN
          PADA KEPENGURUSAN  PWRI TERDAPAT  UNSUR  PEMBINA
          TINGKAT PUSAT           --	PRESIDEN
          TINGKAT DAERAH       --   GUBERNUR
          TINGKAT KAB/ KOTA  --   BUPATI / WALI KOTA
          TINGKAT KECAMATAN – CAMAT

DI SAMPING  KEPENGURUSAN PWRI  ADA JUGA  TERDAPAT  PENGURUS WANITA  YANG DINAMAKAN  KERTA WREDATAMA 
JENJANG KEPENGURUSANNYA  SAMA DENGAN PWRI

 

FORMULIR PENDAFTARAN 
MENJADI ANGGOTA PWRI
Sesuai Surat PB PWRI No: 010 / PB / 02 / 01 / 2010,Tanggal 13 Juni 2010 

Bersama ini ,dengan kesadaran sendiri ,kami mengajukan untuk menjadi anggota PWRI :
No	Deskripsi	Data Pribadi	Data Isteri	
1	Nama  Lengkap			
2	Tempat / tanggal lahir			
3	Pendidikan terakhir			
4	Agama			
5	Alamat 			
6	Nomor Induk Kependudukan			
7	No.dan tanggal SK Pensiun			
8	Terhitung mulai pensiun			
9	Gol / dan Pangkat terakhir			
10	Satuan Kerja sebelum Pensiun			
11	No Pokok Pensiun			
12	Tanggal mulai menjadi  angota PWRI			
13	Ranting PWRI / Kecamatan			
14	Cabang PWRI Kabupaten / Kota			

Paspoto warno

                                                                                           .............................................,...................20....
				                            Mengetahui                                 Pemohon 
                                                                                 K e t u a  Kecamatan  PWRI                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            tanda tangan
                                                                                  Kecamatan...........................

Catatan / lampiran
1.Paspoto 2 lb ,3x4 cm yg satu ditempel
2.Copy SK Pensiun  1 lb
3.Copy KTP  1 lb														                                              (........................)                            (.........................)
MEKANISME  RAPAT-RAPAT  PWRI

MUSYAWARAH NASIONAL
( MUNAS ) 

PEMBINA
PUSAT

PEMBINA
PUSAT

DEWAN PENASEHAT
PUSAT

DEWAN PENASEHAT
PUSAT

PENGURUS BESAR

MUSYAWARAH DAERAH
(MUSDA )

Peninjau
Narasumber 

WAKIL Badan-badan  di Pusat

PEMBINA DAERAH

DEWAN PENASEHAT
DAERAH

PENGURUS DAERAH

MUSYAWARAH KABUPATEN
( MUSKAB )

WAKIL Badan-badan  di Daerah

Peninjau
Narasumber 

DEWAN PENASEHAT
Kabupaten

PEMBINA KABUPATEN

MUSAWARAH KECAMATAN
( MUSTAN )

Peninjau
Narasumber 

WAKIL Badan-badan  di Kabupaten

DEWAN PENASEHAT
KECAMATAN

PEMBINA KECAMATAN

PENGURUS KECAMATAN

WAKIL Badan-badan  di Kecamatan

Peninjau
Narasumber 

ANGGOTA  PWRI 

	Garis perwakilan dalam rapat-rapat

 

FORMULIR PENDAFTARAN 
MENJADI ANGGOTA PWRI
Sesuai Surat PB PWRI No: 010 / PB / 02 / 01 / 2010,Tanggal 13 Juni 2010 

Bersama ini ,dengan kesadaran sendiri ,kami mengajukan untuk menjadi anggota PWRI :
No	Deskripsi	Data Pribadi	Data Isteri	
1	Nama  Lengkap			
2	Tempat / tanggal lahir			
3	Pendidikan terakhir			
4	Agama			
5	Alamat 			
6	Nomor Induk Kependudukan			
7	No.dan tanggal SK Pensiun			
8	Terhitung mulai pensiun			
9	Gol / dan Pangkat terakhir			
10	Satuan Kerja sebelum Pensiun			
11	No Pokok Pensiun			
12	Tanggal mulai menjadi  angota PWRI			
13	Ranting PWRI / Kecamatan			
14	Cabang PWRI Kabupaten / Kota			

Paspoto warno

                                                                                           .............................................,...................20....
				                            Mengetahui                                 Pemohon 
                                                                                 K e t u a  Kecamatan  PWRI                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            tanda tangan
                                                                                  Kecamatan...........................

Catatan / lampiran
1.Paspoto 2 lb ,3x4 cm yg satu ditempel
2.Copy SK Pensiun  1 lb
3.Copy KTP  1 lb														                                              (........................)                            (.........................)

•	BERKARYA TANPA MENGENAL  USIA, 
•	PRODUKTIFITAS TANPA  BATAS
•	 IBADAH TANPA HENTI 
•	WREDATAMA , SEHAT,SEJAHTERA,BAHAGIA

MOTO

PWRI  
•	PROFESIONAL
•	WASIS
•	RELEVAN, REALISTIS
•	INOFATIF

•	SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA,

•	ADA  KEKURANGAN MOHON MAAF  YANG
 SEBESAR-BESARNYA.

        SEKIAN TERIMA KASIH

ANGGARAN DASAR
 ANGGARAN RUMAH TANGGA  PWRI. 
BEBERAPA PASAL PENTING YANG PERLU DIFAHAMI
PEMBUKAAN 

1.	Bahwa pembangunan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh tanah air Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ,baik material maupun spiritual ,dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2.	Para Wredatama Pensiunan Sipil dan merupakan  komponen bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat lainnya,sehingga perlu terus ditingkatkan pemberdayannya agar mampu mandiri dan berperanserta dalam pembangunan nasional Indonesia.

3.	   Dengan didorong oleh keinginan luhur serta dilandasi perasaan senasib sepenanggungan ,maka pada tangal 24 Juli 1962 di Yogyakarta ,organisasi –organisasi pensiunan yang ada pada saat itu ,atas prakarsa para tokohnya ,meleburkan diri menjadi satu wadah tunggal yang kemudian diberi nama Persatuan Wredatama Republik Indonesia ,disingkat PWRI.

4.	Berdasarkan cita-cita para pendirinya,PWRI yang merupakan wadah perjuangan para wredatama (pensiunan sipil ) dalam pengabdiannya kepada nusa ,bangsa ,dan Negara serta wadah perjuangan untuk kesejahteraan para anggotanya ,perlu terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

5	  Dalam perkembangan selanjutnya ,untuk merealisasikan maksud diatas ,PWRI mengadakan kesepakatan dengan organisasi –organisasi pensiunan yang dibentuk di berbagai  instansi pemerintah,dengan tujuan untuk menghimpun segenap pensiunan sipil di seluruh tanah air dalam satu wadah tunggal,ialah PWRI .Kesepakatan tersebut termuat dalam “ Deklarasi Penyatuan Pensiunan Sipil “ ,yang ditanda tangani pada tanggal 8 April 1993.

6.	Para wredatama menyadari bahwa untuk dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara ,masih diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah sebagaimana pernah diberikan semasa masih aktif melalui organisasi kedinasan.

7.	Dengan  rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan  dilandasi pokok pikiran  bahwa PWRI sebagai prganisasi kemasyarakatan yang mandiri dan dinamis ,berpegang pada cita-cita para pendiri;berpronsip saling asah ,saling asih ,saling asuh sesama anggota maka ditetapkan Anggaran Dasara PWRI sebagaimana tersebut di bawah ini: 

BAB  I

Nama ,Waktu dan Kedudukan 
Pasal I.
•	Organisasi ini bernama Persatuan Wredatama Republik Indonesia disingkat PWRI
Pasal 2.
•	Organisasi ini di dirikan pada tanggal 24 Juli 1962 di Yogykarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Pasal 3
•	Organisasi ini berkedudukan di ibukota  Negara Republik Indonesia.
BAB II
Asas dan Sifat 
Pasal 4 :
•	PWRI berasaskan Pncasila 
Pasal 5
•	PWRI adalah organisasi kemasyarakatan khusus yang bersifat nasional, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hak asasi manusia ,mandiri ,demokratis , nirlaba,dan modern.bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan hidup anggota wredatama dan keluarganya.

Pasal 6
•	Visi PWRI adalah terwujudnya organisasi skala nasional yang kuat dan mandiri  sebagai wadah tunggal bagi seluruh wredatama ,serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan  keluarganya.

Pasal 7.
•	Misi PWRI adalah :
a)	mempererat kesatuan  dan persatuan  wredatama agar dapat memiliki kekuatan moral yang kuat  
b)	membina wredatama agar tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berperilaku tidak tercela,sabar,arif bijaksana dan  menjadi panutan masyarakat 
c)	membina wredatama agar mampu : 
1)	mandiri dalam kehidupan ekonomi dan sosial;
2)	meningkatkan kualitas hidupnya secara fisik ,mental dan spiritual;
3)	mendayagunakan pengetahuan ,kecakapan dan pengalamannya;
d)	mendorong pemerintah agar memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan wredatama,sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
e)	Membangun solidaritas dan soloditas wredatama  sebagai perekat dan alat pemersatu.
f)	Mendukung pembangunan bangsa dan negara.

BAB II
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
 Pasal 2 :
Dalam melaksanakan misinya ,PWRI berupaya :
1.	Mewujudkan senergi berbagai potensi ,pengalaman,keahlian,dan pengetahuan para wredatama untuk mempercepat tercapianya tujuan organisasi serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
2.	mengindahkan ketentuan peraturan perundangan –undangan dalam beraktivitas 
3.	mengadakan kerjasama sebaik-baiknya dengan organisasi  seasas yang aspirasinya searah dengan PWRI. 
4.	meningkat kerjasama yang baik dengan lembaga Negara,Instansi  Pemerintah Pusat dan Daerah.serta organisasi lain;
5.	mewujudkan keberlanjutan pembinaan organisasi oleh pemerintah sebagaimana yang pernah diberikan kepada organisasi kedinasan.
BAB V
ANGGARAN DASAR
KEANGGOTAAN
Pasal 9
Keanggotaan PWRI terdiri atas : 
a)	Anggota
b)	Anggota luar biasa
c)	Anggota kehormatan

BAB IV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 4;
a)	Untuk menjadi anggota ,seseorang yang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat(1)Anggaran Dasar,mengisi formulir pendaftaran anggota yang disediakan di semua tingkatan kantor –kantor PWRI dengan melampirkan pas poto 3 X4 sebanyak 3 lembar,rekaman KTP,dan SK pensiun ,
b)	 Formulir sebagimana tersebut pada ayat ( 1 ) beserta kelengkapan lampirannya diserahkan kepada Pengurus Ranting atau Unit Instansi  atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang dituju ,diwilayah tempat tinggalnya atau unitnya sebagai dasar pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA ) ,setelah memenuhi syarat dan selesai diproses  KTA diserahkan kepada yang bersangkutan.
c)	Pengurus Ranting ,Unit Instansi atau Unit Satuan Kerja  Perangkat Daerah sebagai pemroses KTA memberikan nomor  Induk Anggota berdasar ketentuan kodefikasi nomor yang telah  ditetepkan oleh Pengurus Besar.
d)	Dengan telah menerima KTA yang bersangkutan dan isteri /suaminya resmi menjadi anggota  Biasa PWRI 
e)	Ketentuan tentang format ,bentuk,warna dan redaksi KTA ditetapkan o;eh Pengurus Besar
f)	Seseorang pensiunan hanya terdaftar sebagai anggota PWRI pada satu Ranting atau Unit atau Unit SKPD 

	Pasal 5 :
1)	Anggota Kehormatan   dan Anggota Luar Biasa  tingkat pusat  diangkat dengan surat Keputusan Pengurus Besar 
2)	Anggota Kehormatan   dan Anggota Luar Biasa  tingkat daerah diangkat dengan surat Keputusan Pengurus Daerah 
3)	Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa  tingkat cabang diangkat dengan surat Keputusan Pengurus Cabang
4)	Angota Kehormatan dan anggota Luar Biasa tingkat Ranting diangkat dengan surat Keputusan Pengurus Ranting
5)	Anggota Kehormatan dan Anggota Luar biasa  tingkat Unit Instansi  Pusat dan Daerah diangkat dengan surat Keputusan Pengurus yang bersangkutan 

Pasal 6
1)	Berkas formulir pendaftaran dan lampiran –lampirannya sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) disimpan di kantor Pengurus  yang memproses  sebagai dokumen PWRI ,nama dan keterangan lain  anggota dicatat dalam Buku Induk  Angota  untuk selanjutnya dilaporkan ke Pengurus PWRI  setingkat  secara berkala (paruh tahunan ) 
2)	Pengurus Cabang menghimpun laporan data keanggotaan dari semua ranting termasuk dari PWRI Unit Instansi atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di wilayahnya  dalam Buku Induk Anggota Cabang ,untuk selanjutnya melaporkan secara berkala ( paruh tahunan ) kepada Pengurus Daerah.
3)	Pengurus Daerah PWRI menghimpun laporan data keanggotaan PWRI dari semua Cabang termasuk PWRI Unit Instansi atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) siwilayahnya  dalam Buku Induk Anggota  Pengda ,untuk selanjutnya Pengda melaporkan jumlah keanggotaan PWRI di wilayahnya kepada Pengurus Besar pada akhir tahun
4)	Pengurus Besar PWRI menghimpunm laporan data keanggotaan PWRI  dari semua daerah dan PWRI Unit Instansi Pusat,

Pasal 7
Berakhirnya keanggotaan 
1)	Seseorang anggota yang meninggal dunia dilaporkan oleh keluarnya kepada Pengurus Ranting PWRI ,Unit Instansi  atau SKPD  diwilayah tempat   tinggalnya untuk dicatat dan dihapus dari Buku Induk Anggota serta melaporkannya ke pengurus tingkat atasannya dan memproses penyelesaian kemungkinan masih adanya hak dan kewajiban yang bersangkutan berkaitan dengan keanggotaannya.
2)	Dalam hal anggota yang meninggal dunia sebagaimana  tersebut ayat (1) tercatat sebagai anggota suatu ranting ,Unit Instansi ,SKPD tertentu sebagai penerbit KTA maka pengurus penerima laporan  sebagamana tersebut ayat (1) menyerahkan proses penghapusannya kepada pengurus yang menerbitkan KTA serta penyelesaian hak dan kewajibannya.
3)	Apabila anggota yang meningal dunia sebagamana tersebut ayat (1) menjabat pengurus PWRI pada tingkat tertentu,maka pengurus PWRI penerima laporan berkordinasi dengan pengurus yang bersangkutan terkait dengan kemungkinan penyelesaian hak dan kewajibannya
4)	Anggota PWRI yang berkehendak mengakhiri  keanggotaannya mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus  PWRI yang menerbitkan KTA diertai alasan-alasannya.
5)	Pengurus yang menerbitkan KTA memproses permohonan dengan menetapkan pengakhiran  keanggotaan dengan hormat dalam rapat pleno pengurus  setelah yang bersangkutan menyelesaikan kemungkinanan adanya kewajiban  keanggotaan serta mendapatkan haknya.
6)	Pengurus mencatat dan menghapus keanggotaan dari Buku Induk Anggota dan melaporkan kepada pengurus setingkat diatasnya

Pasal 8
Seseorang Angota yang harus diakhiri keanggotaannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Kode Etik yang dilakukannya ,diproses sebgai berikut :
a)	Pengurus Ranting atau Pengurus Unit yang menerbitkan KTA dalam rapat pleno Pengurus menetapkan pemberian peringatan I disertai penjelasan pelanggaran yang dilakukannya.
b)	Pengurus memberikan peringatan ke II setelah dalam tenggang waktu yang diberikan ,bila yang bersangkutan tidak menyampaikan tanggapan ,disertai pernyataan bahwa  akan menyerahkan  penuntasan persoalan ke rapat  pleno pengurus dan untuk penlangaran Kode Etik akan diserahkan kepada Tim Kode Etik 
c)	Rapat pleno pengurus menetapkan pemberhentian anggota yang dimaksud dan untuk pelanggaran Kode Etik setelah menerima rekomendasi Tin Kode Etik ,untuk selanjutnya menghapus keanggotaan dari Buku Induk Anggota serta melaporkan kepada pengurus setingkat  di atasnya.

BAB VI
ANGGARAN DASAR  Bab VI
Pasal 16 :
HAK  DAN  KEWAJIBAN  ANGGOTA  ;
( 1 ) Setiap Anggota mempunyai :
a)	hak bicara
b)	hak suara 
c)	hak memilih
d)	hak dipilih 
e)	hak membela diri
f)	hak memperoleh bantuan hukum
g)	hak menghadiri rapat
h)	hak mengajukan usul
( 2 ) Angota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota sebagaimana tersebut pada ayat( 1) kecuali yang tersebut pada huruf b ( hak suara ) ,huruf c ( hak memilih ) ,dan huruf d (hak  dipilih )
Pasal 17
( 1) Setiap anggota berkewajiban ;
a)	tunduk kepada ketentuan AD dan ART serta peraturan dan keputusan organisasi
b)	membela dan menjunjung tinggi nama, kehormatan,serta disiplin organisasi
c)	melaksanakan program organisasi secara aktif 
d)	 menjaga martabat PWRI,sesuai dengan doktrin dan kode Etik PWRI
e)	membayar uang pangkal dan iuran bulanan ,serta uang iuran insidental ,
f)	melaksanakan tugas  yang diberikan oleh organisasi dengan sebaik-baiknya 
g)	senantiasa berupaya mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan dan kesatuan dilingkungan PWRI
h)	berusaha agar selalu memenuhi undangan rapat;
(2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali ayat (1) huruf e
(3) Anggota Kehormatan karena kedudukannya menjaga serta membela kepentingan dan nama baik  organisasi.
BAB VII
ANGGARAN  DASAR   
ORGANISASI
Pasal 18 ;
1)	Susunan organisasi memiliki tingkat –tingkat sebagai berikut ;
a)	organisasi tingkat nasional disebut PWRI ,meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
b)	organisasi tingkat provinsi ,disebut PWRI  Daerah ,meliputi satu wilayah provinsi
c)	0rganisasi tingkat kabupaten atau kota ,disebut PWRI cabang ,meliputi satu wilayah kabupaten kota.
d)	Organisasi tingkat kecamatan ,disebut PWRI  Ranting meliputi  satu wilayah kecamatan atau lebih
e)	Organisasi tingkat Desa dan Kalurahan disebut PWRI Anak Ranting sebagai pelaksana tugas Ranting 
2)	Apabila dipandang perlu ,dalam satu wilayah kabupaten atau kota dapat dibentuk lebih dari satu PWRI cabang dan dalam satu wilayah kecamatan dapat dibentuk lebih dari satu PWRI ranting 
3)	 Di samping tingkat-tingkat organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1 ) organisasi pensiuanan yang dibentuk di Kementerian,lembaga pemerintah non Kementerian ,kesekretariatan, lembaga tinggi negara,BUMN,dan BUMD serta organissi pensiunan pejabat negara ,dapat dibentuk PWRI Unit Instansi yang ledudukan dan fungsinys dalam koordinasi Pengurus Besar PWRI 
4)	Di tingkat Provinsi,Kabupaten atau Kota dapat dibentuk PWRI Unit Instansi dan PWRI Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) ,yang kedudukan dan fungsinya dalam koordinasi PWRI setingkat  di wilayah kerjanya.

	Pasal 19 ;
Perangkat kelengkapan organisasi terdiri atas :
a)	Pembina dan Wakil Pembina
b)	Dewan Penasehat atau Penasehat
c)	Pengurus
d)	Badan Usaha dan Badan Sosial 
e)	Lembaga Pendidikan
f)	Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum 
	
Bab XI
Pasal 24
KRETA WREDATAMA :
(1 ) Di lingkungan organisasi PWRI dibentuk Kerukunan Wanita Wredatama ,disebut  Kreta Wredatama yang
       merupakan bagian tak terpisahkan dari PWRI ,dan anggotanya terdiri atas semua anggota wanita dan  
       anggota luar biasa wanita PWRI
 (2) Kreta Wredatama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi 
       kemasyarakatan wanita lainnya yang seasas.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB VIII
KERUKUNAN WANITA WREDATAMA
Pasal 32
(1) Untuk menampung aspirasi wanita di lingkungan PWRI dibentuk Kerukunan Wanita yang anggotanya terdiri atas semua  anggota wanita dan anggota luar biasa  anggota PWRI  yang dinamakan Kerukunan Wanita Persatuan Wredatama  Republik Indonesia  disingkat Kerta Wredatama ,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PWRI
(2) Kerta Wredatama dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan ke arah tercapainya tujuan dan upaya PWRI ,terutama  yang menyangkut kepentingan wanita.

Pasal 33
(1) Pada setiap tingkat kepengurusan PWRI diadakan Pengurus Kerta Wredatama yang disebut Pengurus Ranting Kerta Wredatama ,Pengurus Cabang Kerta Wtredatama,Pengurus Daerah Kerta Wredatama ,Pengurus Pusat Kerta Wredatama  dan Pengurus Unit Kerta Wredatama di setiap unit  masing-masing
(2) Pengurus Pusat Kerta Wredatama dipimpin oleh Ketua PB PWRI Bidang Kerta Wredatama dibantu oleh seorang Wakil Ketua ,seorang sekretaris,dan beberapa Anggota.
(3) Setiap tingkat kepengurusan Kerta Wredatama dipimpin oleh  seorang Ketua yang duduk sebagai Ketua Bidang  Kerta Wredatama dan sekurang-kurangnya  2 ( dua ) orang  anggota wanita yang duduk dalam kepengurusan PWRI,sedangkan anggota  pengurus lainnya dapat diambil dari anggota kerta Wredatama yang bukan pengurus PWRI

Pasal 34
1)	Pengurus Ranting Kerta Wredatama dibentuk dengan keputusan Pengurus PWRI setingkat dan disahkan oleh pengurus Kerta Wredatama dari organisasi PWRI setingkat diatasnya
2)	Ranting Kerta Wredatama dapat didirikan oleh para Kerta Wredatama lebih dari satu kepengurusan  Ranting PWRI namun masih dalam wilayah kerja satu cabang.
Pasal 35
1)	Pengurus Ranting Kerta Wredatama memimpin dan membimbing segenap anggotaKerta Wredatama di wilayah kerjannya
2)	Penguruss Cabang Kerta Wredatama memimpin  membimbing  dan mengkoordinasikan segenap pengurus Ranting Kerta Wredatama di wilayah kerjanya
3)	Pengurus Daerah Kerta Wredatama memimpin,membimbing dan mengkoordinasikan segenap pengurus Cabang Kerta Wredatama di wilayah kerjanya
4)	Pengurus Pusat Kerta Wredatama memimpin ,membimbing dan mengkoordinasikan segenap Pengurus Daerah Kerta Wredatama dan Unit Kerta Wredatama tingkat pusat
5)	Pengurus Kerta Wredatama pada semua tingkatan kepengurusan PWRI mengkoordinasikan pengurus Kerta Wredatama pada Unit PWRI Instansi dan Unit SKPD setingkat.

Pasal 36
1)	Kerta Wredatama mempunyai administrasi keuangan tersediri
2)	Di samping Mars PWRI dan Hyme PWRI ,Kerta Wredatama mempunyai Mars Kerta Wredatama yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
3)	Surat menyurat Kerta Wredatama ,baik antar Kerta Wredatama sendiri maupun antara Kerta Wredatama dengan organisasi wanita  di luar PWRI ,menggunakan kertas dengan kepala surat dan cap Kerta Wredatama dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerta Wredatama
4)	Surat –menyurat antara Kerta Wredatama dengan instsansi yang bukan organisasi  wanita ,harus dibuat diatas kepala surat dan cap PWRI ,ditanda tangani oleh Sekretaris Jendaral atau Sekretaris PWRI dan Ketua Pengurus Besar PWRI bidang Kerta Wredatama atas nama  Ketua  Umum Pengurus Besar PWRI atau ketua PWRI di tingkat yang bersngkutan 
5)	Tembusan atau salinan surat menyurat sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua  PWRI ditingkat yang bersangkutan
Pasal 37
1)	Ketentuan lebih lanjut  mengenai Kerta Wredatama diatur dalam Pedoman Kerta Wredatama ,yang 
      ditetapkan oleh Pengurus Besar PWRI
2)	Kebijaksanaan lainnya yang menyangkut Kerta Wredatama ,ditetntukan oleh Pengurus PWRI setingkat.
BAB XIII
KEUANGAN
Pasal 26.
1)	Sumber keuangan organisasi PWRI diperoleh dari :
a)	Uang pangkal dan iuran anggota 
b)	Uang iuran insidental
c)	Sumbangan  yang tidak mengikat 
d)	Bantuan dana dari pemerintah atau instansi 
e)	Usaha lain yang sah 
2)	PWRI sebagai organisasi memiliki harta kekayaan ,baik harta bergerak maupun tidak bergerak
3)	Perbendaharaan organisasi dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANGGARAN  RUMAH TANGGA
BAB XI
KEUANGAN,PERBENDAHARAAN DAN 
HARTA KEKAYAAN ORGANISASI 
Pasal 54
1)	Setiap anggota PWRI berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran  bulan pertama setelah pendaftarannya  untuk menjadi anggota biasa PWRI
2)	Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ,ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS),sedangkan pembagiannya antara Ranting ,Cabang ,Daerah,dan Pengurus Besar ,ditetapkan oleh Pengurus Besar PWRI
3)	Iuran dapat dibayar tiap bulan atau sekaligus 3(tiga) bulan,6 (enam) bulan,atau 12 ( dua belas ) bulan sekalgus.
4)	Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ,Musyawarah Ranting  dan Rapat Ranting ,Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang,serta Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah  dapat menetapkan adanya iuran tambahan atau insidental ,yang berlaku di wilayah kerja masing-masing dan penggunaannya diatur oleh pengurus PWRI yang bersangkutan
5)	Pengurus Ranting berkewajiban melaksanakan pungutan ,iuran bulanan,dan iuran tambahan atau insidental ,setcara tertip  dan membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku/

STRUKTUR  ORGANISASI  DAN MEKANISME

MUSYAWARAH NASIONAL
( MUNAS ) 

RAPAT-RAPAT  PWRI

PEMBINA
PUSAT

PEMBINA
PUSAT

DEWAN PENASEHAT
PUSAT

DEWAN PENASEHAT
PUSAT

PENGURUS BESAR

MUSYAWARAH DAERAH
(MUSDA )

Peninjau
Narasumber 

WAKIL Badan-badan  di Pusat

PEMBINA DAERAH

DEWAN PENASEHAT
DAERAH

PENGURUS DAERAH

MUSYAWARAH CABANG
( MUSCAB )

Peninjau
Narasumber 

WAKIL Badan-badan  di Daerah

PENGURUS 
CABANG

DEWAN PENASEHAT
CABANG

PEMBINA KABUPATEN

MUSAWARAH RANTING
( MUSRAN )

WAKIL Badan-badan  di Cabang

Peninjau
Narasumber 

DEWAN PENASEHAT
RANTING

PEMBINA KECAMATAN

PENGURUS RANTING

WAKIL Badan-badan  di Ranting

Peninjau
Narasumber 

ANGGOTA  PWRI 

	Garis perwakilan dalam rapat-ra

Dalam rangka pembinaan  jiwa korsa  PWRI memiliki :
1.	Doktrin PWRI adalah      : Tata Tenteram  Karta Raharja :
2.	Kode Etik PWRI  adalah :  Pancaubaya PWRI
3.	Atribut PWRI  berupa Lambang ,Pataka,Bendera,Panji-panji,Lencana,Pakaian Seragam,Hymne  dan Mars.
4.	Piagam Penghargaan yang dilengkapi  dengan Tanda Kehormatan  Werdatama Nugraha 

PANCA UBAYA PWRI 

PANCA UBAYA PWRI 
	KAMI WARGA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA:
1.	BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2.	SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBKIK INDONESIA  YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG  DASAR 1945
3.	BERBUDI LUHUR,BIJAKSANA LAPANG DADA ,SETIA KAWAN,MENGUTAMAKAN HIDUP SEDERHANA DAN MANDIRI
4.	BERSIKAP TERBUKA ,BERGOTONG ROYONG MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SESAMA WREDATAMA DAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN ATAS DASAR PERSAMAAN DERAJAD
5.	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP SERTA MENGAMALKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN BAGI PEMBANGUNAN NEGARA DAN BANGSA.

 

FORMULIR PENDAFTARAN 
MENJADI ANGGOTA PWRI
Sesuai Surat PB PWRI No: 010 / PB / 02 / 01 / 2010,Tanggal 13 Juni 2010 

Bersama ini ,dengan kesadaran sendiri ,kami mengajukan untuk menjadi anggota PWRI :
No	Deskripsi	Data Pribadi	Data Isteri	
1	Nama  Lengkap			
2	Tempat / tanggal lahir			
3	Pendidikan terakhir			
4	Agama			
5	Alamat 			
6	Nomor Induk Kependudukan			
7	No.dan tanggal SK Pensiun			
8	Terhitung mulai pensiun			
9	Gol / dan Pangkat terakhir			
10	Satuan Kerja sebelum Pensiun			
11	No Pokok Pensiun			
12	Tanggal mulai menjadi  angota PWRI			
13	Ranting PWRI / Kecamatan			
14	Cabang PWRI Kabupaten / Kota			

Paspoto warno

                                                                                           .............................................,...................20....
				                            Mengetahui                                    Pemohon 
                                                                                 K e t u a Ranting  PWRI                  tanda tangan
                                                                                  Kecamatan.......................

Catatan / lampiran
1.Paspoto 2 lb ,3x4 cm yg satu ditempel 		(.....................................)   (................................)                 
2.Copy SK Pensiun  1 lb
3.Copy KTP  1 lb