Yogyakarta - Pada tanggal 14 Desember 2023, Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah DY. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memahami pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah DIY. Rombongan kerja Komisi l DPRD Provinsi Bali Bidang Pemerintahan berjumlah 11 orang ini langsung disambut oleh Ibu Kepala Badan dan Sekretaris BKD DIY.
Kunjungan ini mencerminkan semangat sinergi antar-daerah, di mana Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali berupaya memahami praktik terbaik dalam pengelolaan kepegawaian yang nantinya dapat diadopsi dari pengalaman BKD DIY. Penguatan sistem kepegawaian di suatu daerah dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dapat dikatakan, keberhasilan suatu organisasi pemerintahan tidak terlepas dari peran penting SDM yang berkualitas dan efisien. Perkembangan kian dinamis dan terus berkembang, peran pengawasan dan pengelolaan kepegawaian menjadi kunci utama untuk menjamin sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah mampu beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
Kunjungan ini tentunya dapat menjadi sharing session antara DPRD Provinsi Bali dan BKD DIY. Kegiatan bertukar informasi dan strategi menjadi sesuatu yang menarik, mengingat kedua daerah antara Jogja dan Bali memliki kesamaan yaitu daerah budaya dan pariwisata. Tentunya pengelolaan kepegawaian pun harus mencerminkan budaya di masing-masing daerah karena akan membentuk ciri khas dan identitas suatu bangsa. Dalam kesempatan ini Amin Purwani selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, menuturkan pengeloaan kepegawaian di Pemda DIY berbasis teknologi Informasi, memaksimalkan penggunaan SPBE dalam manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan manajemen yang handal dan bekualitas. Pemanfaatan teknologi informasi ASN Memayu telah memberikan kemudahan dalam pengurusan Administrsi Kepegawaian. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan kegiatan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, pembinaan jabatan fungsional, pemberhentian PNS. Sejumlah tamu yang berkunjung memberikan respon yang positif atas koordinasi telah yang dilakukan dan ini bukti dukungan kepada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan kepegawaian di Provinsi Bali. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam manajemen sumber daya manusia.
Dengan adanya upaya pengawasan dan pengelolaan kepegawaian yang baik, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat semakin optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
