Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Undang- undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Badan Kepegawaian Daerah DIY sebagai penyelenggara pelayanan publik juga diharuskan terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.  Untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 Badan Kepegawaian telah membuat pelayanan terpadu.

Pelayanan terpadu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepegawaian. Untuk mendukung pelayanan kepegawaian  terpadu dibentuk Surat Keputusan  Kepala BKD nomor 800/06088/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu BKD DIY. Petugas yang ditunjuk adalah perwakilan dari  bidang-bidang di Badan Kepegawaian Daerah.

   

 Layanan kepegawaian terpadu antara lain adalah layanan:

  1. Pensiun;
  2. Kenaikan pangkat;
  3. Mutasi pegawai;
  4. Layanan penempatan PNS Jabatan Administrasi;
  5. Layanan Penempatan PNS dalam jabatan fungsional/pelaksana;
  6. Layanan Inpassing pegawai;
  7. Pencantuman gelar;
  8. Hukuman disiplin;
  9. Cuti pegawai;
  10. Kinerja pegawai;
  11. Satyalancana;
  12. Ijin luar negeri;
  13. Tugas/Ijin belajar;
  14. Diklat teknis dan penjenjangan;
  15. Fasilitasi diklatpim;
  16. Seleksi CPNS;
  17. Seleksi non PNS dan Pengelolaan PTT.;
  18. Layanan pengelolaan daftar hadir PNS Pemda DIY dan pemeliharaan mesin absensi elektronik;
  19. Pelayanan karis/karsu/karpeg;
  20. Data Pegawai;
  21. Layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi ASN;
  22. Layanan Jaminan Kematian bagi ASN;
  23. Layanan penyiapan bahan pemberhentian pegawai akan menjadi anggota partai politik dan layanan penyiapan bahan permohonan izin pegawai yang akan mengikuti pemilihan/diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pejabat Desa;
  24. Layanan penyiapan bahan Pemberian izin Perkawinan dan/atau Perceraian bagi PNS;
  25. Layanan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

 

Permohonan informasi dilayani di Layanan terpadu, hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan terpadu sebagai pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.  Formulir permohonan informasi dan dokumentasi berada di layanan terpadu sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi di layanan terpadu ini. Petugas layanan diberikan pengetahuan tentang layanan informasi, daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan informasi dikecualikan.  Daftar informasi publik dan dikecualikan menjadi dasar bagi petugas layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan layanan terpadu tentu mengalami beberapa kendala, namun kendala-kendala tersebut menjadi tantangan dan memberikan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan. Pelayanan terpadu diharapkan membantu pelanggan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Badan Kepegawaian Daerah DIY akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan sehingga tercipta moto BKD DIY “Pelayanan Prima adalah Unggulan Kami”



Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Tahun 2018 telah dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 23-24 Agustus 2018 bertempat di BKD DIY. Berbeda dengan uji kompetensi tahun sebelumnya yang hanya dibuka untuk Polisi Pamong Praja, tahun 2018 ini juga dibuka untuk P2UPD.

Uji kompetensi diikuti oleh 116 orang peserta yang terdiri dari 104 calon pejabat fungsional Polisi Pamong Praja dan 12 calon pejabat fungsional P2UPD. Peserta untuk uji kompetensi Polisi Pamong Praja berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan peserta untuk uji kompetensi P2UPD berasal dari Pemda DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Purworejo. Penyelenggaraan uji kompetensi kali ini merupakan sinergi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai – BKD DIY, dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi, peserta sebelumnya mengikuti Pra Uji Kompetensi pada tanggal 14 Agustus 2018 di BKD DIY. Kegiatan Pra Uji ini dimaksudkan agar peserta mendapatkan materi pembekalan seputar ketugasan Polisi Pamong Praja dan P2UPD, tata cara inpassingnya dan perpindahan jabatan fungsional, serta pengarahan persiapan uji kompetensi. Pra Uji Kompetensi dilaksanakan di Ruang Rapat D BKD DIY yang dibuka oleh Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Ir. Asadullah (Dierektur Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri), Dra. Imelda A. Hassan (Kabid Kurikulum dan Model, BPSDM Kementerian Dalam Negeri), Catur Denny Alexandria, ST, M.Si (Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Kementerian Dalam Negeri) dan Eko Suhargono, S.IP (Assessor Pemerintahan Daerah Negeri dari Kabupaten Sleman). Selain materi ujian, narasumber memandu pengisian formulir pendaftaran uji kompetensi dan menyampaikan kepada peserta untuk melengkapi berkas portofolio yang dipersyaratkan pada saat uji kompetensi.

Pra Uji Kompetensi Pol PP dan P2UPD 2018

 

Uji Kompetensi dilaksanakan dengan tujuan menguji kompetensi calon fungsional Polisi Pamong Praja dan  P2UPD dalam rangka memenuhi persyaratan inpassing Jabatan Fungsional. Acara Uji Kompetensi dimulai pada Pukul 08.00 WIB dengan sesi registrasi peserta, dilanjutkan uji tulis dan wawancara. Acara dibuka oleh Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Drs. Eko Nuryanta yang mewakili Kepala BKD DIY yang menyampaikan uji kompetensi ini membuka kesempatan bagi ASN yang berminat untuk lebih mengembangkan karirnya secara lebih profesional di jalur fungsional. Setelah pembukaan acara, peserta melalui 2 macam pengujian yaitu ujian tertulis selama 90 menit di ruang rapat B BKD DIY untuk P2UPD, ruang rapat D untuk Polisi Pamong Praja, serta ujian wawancara dengan waktu kurang lebih 15-30 menit per peserta di Ruang Simulasi Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY.

Uji Kompetensi dilakukan oleh 10 orang tim penguji dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Diklat DIY, Satpol PP Kota Yogyakarta, dan assessor Pemerintahan Dalam Negeri (PDN), yaitu Dra. Imelda A. Hasan; Sumiasih, S.Sos; Dra. Hartini, MM; Mey Rani Wahida Utami, S.STP, MM; Dra. Eka R. Nurhayati, M.Si; Totok Suharto; Dwi Hanggoro, S.Pi, M.PP., M.Eng; M. Fatchul Arifin, SH, MM; Eko Suhargono, S.IP; dan Drs. St. Totok Suryonoto, M.Si. Ujian tertulis selesai pada Pukul 11.00 dan dilanjutkan wawancara pada Pukul 13.00 sampai dengan selesai. Proses koreksi ujian tertulis dilakukan secara langsung setelah ujian, dilanjutkan wawancara. Sidang hasil uji kompetensi atau assessor meeting dilakukan pada hari kedua untuk penentuan hasil uji kompetensi. Uji kompetensi ini juga dihadiri oleh tim Asesor PDN dari BKD Provinsi Maluku Utara yang melakukan sit-in dan observasi uji kompetensi dalam lingkup LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Pada saat wawancara, selain tanya jawab juga dilakukan kros cek kelengkapan berkas portofolio dan diberi catatan kekurangan berkas dari assessor, sehingga diharapkan peserta dapat melengkapi berkas portofolio yang kurang.

 

Uji Tertulis

 

Uji Wawancara

                                                          

Acara ditutup pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan penyampaian hasil uji kompetensi kepada panitia penyelenggara. Harapan besar peserta dapat lulus uji kompetensi dan dapat segera dilantik secara resmi sebagai pejabat fungsional Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.


Menyambut datangnya hari Raya Idul Adha 1439 H, pegawai di BKD DIY ikut serta melaksanakan kurban dengan memberikan beberapa hewan kurban.  Hewan kurban dibeli dari dana yang diambil dan disisihkan tiap bulannya dari gaji, iuran sukarela pegawai dan kurban dari pegawai BKD DIY.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY R. Agus Supriyanto menjadi Inspektur Upacara di halaman Badan Kepegawaian Daerah DIY pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 dalam rangka Hari Ulang tahun RI ke-73. Upacara diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan DIY.


Sekretaris Daerah DIY Ir. Gatot Saptadi membuka lomba olahraga Pekan Olahraga  Korps Pegawai Republik Indonesia  Daerah (PORPRIDA) DIY tahun 2018 di GOR Amongrogo pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018.


© 2018 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • +62274 562150, +62274 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Kyai Mojo No.56, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244