1). PNS mengajukan permohonan cuti dengan mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti sesuai dengan jenis cuti yang akan diambil dan dimintakan pertimbangan atasan langsung (minimal rangkap 2, untuk yang bersangkutan dan arsip kepegawaian instansi). Jika pejabat yang memberikan cuti adalah kewenangan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah maka jumlah menyesuaikan kebutuhan.

2). Apabila disetujui oleh atasan langsung, dilanjutkan pengajuan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Sub Bidang/Bagian Tata Usaha di intansi selaku pengurus kepegawaian.

a). Cuti yang dipergunakan untuk ibadah Haji

Surat Keterangan pergi haji dari Kemenag, tanda bukti pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan Jadwal Keberangkatan/Kelompok Penerbangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

b). Cuti untuk kepentingan Agama (umroh, Ziarah keagamaan)

Surat keterangan dan jadwal keberangkatan dari Agen/Biro perjalanan.

c). Cuti Sakit

Surat keterangan dokter, Surat keterangan dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri di Bidang Kesehatan jika cuti sakit telah diberikan selama 1 (satu) tahun.

d). Cuti melahirkan

Surat keterangan dokter yang menerangkan hari perkiraan kelahiran (HPL).

e). Cuti alasan penting

- Surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan jika salah seorang anggota keluarga (ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu) sakit keras atau istri melahirkan/operasi caesar.

- Surat Keterangan yang paling rendah dikeluarkan oleh Ketua RT apabila Cuti Alasan Penting diberikan kepada PNS yang mengalami musibah kebakaran atau bencana alam.

F). Cuti di Luar Tanggungan Negara

- Jika mendampingi suami/istri untuk bekerja/tugas negara/tugas belajar melampirkan surat penugasan/pengangkatan/pengangkatan dalam jabatan/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

- Untuk alasan program mendapatkan keturunan/ mendampingi keluarga yang memerlukan perawatan khusus/sakit/uzur melampirkan surat keterangan dokter.