Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta

Merujuk pada Pengumuman Pemda DIY Nomor:810/456, tanggal 13 Januari 2023, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi Tahun 2022, disampaikan hal-hal yang terlampir pada pengumuman berikut dibawah ini:



Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY akan membantu biaya pengiriman atlet Pegawai Negeri Sipil (PNS) DIY dalam Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum I KONI DIY, Teguh Raharjo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri DIY di Badan Kepegawaian Daerah DIY, Rabu (25/01).

Kunjungan kerja KONI tersebut diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY selaku Pengurus DPD KORPRI DIY, Amin Purwani. Dalam kunjungan kerja tersebut Teguh didampingi oleh Sekretaris Umum KONI DIY, Sigit Sapto Raharjo, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi KONI DIY, Nolik Maryono serta segenap jajarannya.

Amin kemudian menyambut baik maksud dari KONI. Ia menambahkan Kerjasama yang baik antara Bapor Korpri dan KONI dapat meningkatkan prestasi para atlet PNS dalam cabang olahraga.

“Terima kasih atas dukungan KONI kepada para atlet PNS DIY, semoga dapat mendukung kemajuan olahraga dan membangun prestasi olahraga di Korpri”, ucapnya.

Terkait persiapan menghadapi pagelaran Pornas Korpri 2023 di Jawa tengah, Bapor Korpri sudah mulai melakukan persiapan dan pembinaan atlet. "Persiapan yang dibutuhkan meliputi kebutuhan operasional, latihan rutin Atlet, kebutuhan pelatih dan wasit, fasilitasi sarana dan prasarana”, ungkap Amin.

Adapun cabang olahraga yang rencananya akan diikuti oleh atlet PNS DIY pada Pornas Korpri 2023 di Jawa Tengah antara lain, Volley Ball, Badminton, Sepak Takraw, Balap Sepeda, dan Tenis Lapangan.


Memperhatikan usul mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk Pemerintah Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil, disampaikan hal-hal yang terlampir pada pengumuman berikut dibawah ini:


Berdasar pengumuman Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 810/7989 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Pengadaan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi Tahun 2022, Informasi lengkap dapat diunduh pada tautan di bawah ini:


Berdasar Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 123.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan pengumuman Kelulusan Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY FOrmasi Tahun 2022 Pasca Sanggah, Informasi lengkap dapat diunduh pada tautan di bawah ini:


Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang terintegrasi dan terimplementasi serta guna kesempurnaan dalam penyusunan dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022-2027, Badan Kepegawaian Daerah DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022-2027.

Tujuan dilaksanakan kegiatan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan arahan dari organisasi perangkat daerah terkait, guna mempertajam arah kebijakan dan strategi di bidang kepegawaian.

FGD yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 januari 2023, di ruang rapat D Badan Kepegawaian Daerah DIY ini melibatkan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Pemerintah Daerah DIY, tenaga ahli, dan organisasi perangkat daerah terkait.

Kegiatan FGD Renstra ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Amin Purwani. Dalam sambutannya, Amin menyampaikan bahwa Rencana Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan dan peningkatan pengelolaan kepegawaian untuk mewujudkan aparatur yang tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Amin juga menyampaikan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY berupa target indikator kinerja utama dan realisasinya dari tahun 2017 hingga 2022 yang tercapai semua.

“Semoga capaian kinerja BKD DIY dapat dipertahankan dan rencana kegiatan dapat terlaksana sesuai target di Tahun 2027," katanya.

Lebih lanjut, Amin mengatakan kegiatan FGD ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari para peserta FGD maupun stakeholder agar dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022-2027 dapat disusun dengan baik serta dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif.

"Untuk itu, saya berharap kegiatan FGD ini dapat memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kualitas pada proses perencanaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY," tutupnya

Di dalam FGD ini juga membahas tentang 6 (enam) isu strategis Badan Kepegawaian Daerah DIY, yaitu Maturitas Penerapan Manajemen Talenta; Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi (Corporate University); Penguatan Integritas dan Netralitas ASN; Digital Talent and Leader; Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan Peningkatan Mutu Layanan Kepegawaian.

Pada kesempatan yang sama, Dosen dan Peneliti Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol Universitas Gadjah Mada, Ely Susanto mengatakan bahwa dasar penyusunan Renstra adalah Instruksi Mendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Ia menambahkan pada rancangan awal Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022-2027 perlu memuat beberapa analisis. Pertama, analisis terhadap tugas, pokok fungsi dan struktur perangkat daerah apakah struktur tersebut sudah sesuai. Kedua, analisis terhadap sumber daya yang ada apakah sudah memenuhi untuk mencapai sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY. Terakhir analisis terhadap capaian kinerja.


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 di Bangsal Kepatihan, komplek kantor Gubernur DIY. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pertama dilantik adalah Achmad Ubaidillah S.E., M.Si., Ph.D sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan R Hery Sulistio Hermawan S.PI, MT sebagai Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD DIY, Anggota Forkopimda, Wakil Gubernur DIY, Bupati/Walikota se-DIY, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan bahwa Pelantikan dan pengambilan Sumpah untuk menduduki jabatan publik, bukan berarti menduduki kursi empuk di zona nyaman, tetapi justru membawa amanah dan tanggungjawab publik, sesuai bidang ketugasannya masing-masing. Dalam menjalankannya perlu komitmen, kemauan kuat, dan tanggungjawab penuh, agar amanah bisa terwujud.

Harapan Sri Sultan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan bahwa harus tanggap ing sasmita dan benar-benar memahami makna falsafah Nagara Mawa Tata, Desa Mawa Cara. Di tengah pusaran tarikan zaman, sosok pemimpin harus bijak menyikapi dinamika, seiring upaya re-aktualisasi kearifan lokal, menuju entitas masyarakat budaya-berdaya, culture that make a life worth living.

Selain itu, menjadi tugasnya pula untuk mereformasi Kalurahan, agar lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, dan pembangunan yang inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Adapun pesan Sri Sultan kepada Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bahwa harus dapat lebih berperan nyata. Mengubah mindset prasaja selayaknya kolaborasi yang inovatif dan komunikatif, dalam mendukung ketugasan kepala dinas, maupun dalam membangun visi satya wacana satunya kata dan perbuatan antara jajaran manajerial dan pejabat fungsional atau internal empowerment. Besar pula harapan, wakil Kepala Dinas hendaknya turut menyelaraskan konsep ketahanan pangan dengan semangat keisitimewaan melalui re-aktualisasi budaya. Salah satunya adalah social engineering dan perluasan dimensi Lumbung Mataraman.

“Sebagaimana pesan saya dalam banyak kesempatan, pembangunan adalah kerja besar yang diamanahkan rakyat untuk merealisasikan keistimewaan DIY. Konsekuensinya, setiap Kepala OPD dituntut sebagai work-leader, dan menjadi role-model bagi bawahan”, jelas Sri Sultan.

“Pemimpin juga harus berpegang teguh pada prinsip good governance, yang tercermin dalam gareget Tatas, Tutus, Titis, Titi lan Wibowo. Berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan inovatif, totalitas tuntas dalam basis outcome dan impact, kolaboratif-presisi dalam perencanaan, teliti-ketelitian dalam pelaksanaan program kegiatan dan administrasinya, hingga akhirnya mencapai tataran pemerintah beriwbawa, selaras dengan masyarakatnya yang sejahtera” imbuh Sri Sultan.


© 2023 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233