Dalam upaya meningkatkan efisiensi serta memastikan transparansi dalam setiap layanan yang diberikan, BKD DIY mulai menerapkan mekanisme baru untuk penawaran/informasi dari mitra maupun penyedia barang dan jasa. Sistem ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan proses kerja yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Melalui LAPENA (Layanan Pengajuan Penawaran Mitra BKD DIY), penyampaian penawaran/informasi kini dapat dilakukan secara digital menggunakan Google Form yang terhubung langsung dengan barcode (QR Code) sebagai akses utama. Sistem ini dirancang untuk mempermudah mitra dalam mengirimkan proposal tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan aman.

Cukup dengan memindai barcode yang telah disediakan, pengguna akan diarahkan ke formulir digital yang dapat diisi dengan mudah. Selain mempercepat alur kerja, fitur ini juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas serta meningkatkan akurasi data yang diterima. Selain itu surat penawaran juga secara berkala/periodik akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Penerapan teknologi ini merupakan wujud nyata komitmen BKD DIY dalam mendukung transformasi digital dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami berharap sistem pengajuan surat penawaran berbasis barcode ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh mitra kerja, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang efektif, profesional, dan modern.

Informasi LAPENA dan Barcode dapat diakses pula melalui media sosial BKD DIY.

YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di awal tahun 2026. Pemda DIY resmi menerima penghargaan atas keberhasilan Penerapan Manajemen Talenta yang dinilai progresif dalam transformasi sumber daya manusia aparatur.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (07/01).

Manajemen Talenta sebagai Investasi Strategis

Dalam sambutannya, Sri Sultan menekankan bahwa manajemen talenta kini bukan lagi sekadar tren, melainkan fokus utama kebijakan sektor publik secara global. Beliau menegaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikelola dengan visi inklusif yang menempatkan setiap pegawai sebagai human capital yang berdaya tumbuh.

“Kajian menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi model yang paling selaras dengan karakter sektor publik. Manajemen talenta harus beralih dari sekadar merawat segelintir bintang menuju pembangunan talent ecosystem yang menerangi seluruh gugus agar setiap potensi menemukan momentumnya,” tegas Sri Sultan.

Digitalisasi dan Data-Driven Management

Lebih lanjut, Gubernur DIY menjelaskan bahwa kunci dalam menghadapi tantangan birokrasi kontemporer adalah penerapan Data-Driven Dynamic Talent Management. Penggunaan data yang dinamis memungkinkan Pemerintah Daerah untuk:

1. Identifikasi Akurat: Menemukan ASN yang berprestasi, inovatif, dan berintegritas tanpa distorsi penilaian subjektif.

2. Keselarasan Kompetensi: Memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan secara presisi.

3. Adaptabilitas: Menciptakan proses promosi dan pengembangan karier yang kompetitif serta berlandaskan bukti (evidence-based).

“Konsep ini merefleksikan keselarasan antara kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagai proses yang dinamis, adaptif, kompetitif, dan berlandaskan bukti,” tutur Sri Sultan.

Dukungan Penuh dari Berbagai Pihak

Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, serta jajaran Deputi BKN RI. Kehadiran para Bupati dan Walikota se-DIY serta Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta juga mempertegas komitmen kolektif dalam menyeragamkan kualitas manajemen ASN di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah, khususnya BKD DIY, untuk terus berinovasi dalam mengelola talenta-talenta terbaik demi memberikan pelayanan publik yang unggul bagi masyarakat Yogyakarta.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, PNS terikat pada sejumlah kewajiban dan larangan yang menjadi rambu etika dan profesionalisme. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab aparatur negara.

Kewajiban sebagai Amanah Jabatan

Beberapa kewajiban utama PNS antara lain:

• Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI
• Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab
• Menjaga rahasia jabatan
• Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
• Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi

Kewajiban tersebut menegaskan bahwa jabatan PNS adalah bentuk amanah publik yang harus dijalankan dengan integritas.

Larangan sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan

Larangan bagi PNS mencakup antara lain:

• Menyalahgunakan wewenang
• Menerima gratifikasi atau hadiah yang berkaitan dengan jabatan
• Melakukan pungutan liar
• Terlibat dalam politik praktis

Larangan ini berfungsi sebagai sistem pencegahan agar ASN tetap netral dan bebas dari konflik kepentingan.

Kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan karakter ASN.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan fondasi utama dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks pemerintahan modern, disiplin tidak lagi dipandang sekadar sebagai kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik.

Secara normatif, disiplin PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Disiplin sebagai Instrumen Tata Kelola

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), disiplin memiliki beberapa fungsi strategis:

1. Menjamin keteraturan organisasi

Tanpa disiplin, prosedur kerja tidak berjalan konsisten dan berpotensi menimbulkan maladministrasi.

2. Meningkatkan akuntabilitas

ASN yang disiplin cenderung memiliki dokumentasi kerja yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menjaga kepercayaan publik

Ketika aparatur menunjukkan profesionalisme dan etika, masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah.

Dimensi Disiplin

Disiplin PNS mencakup tiga dimensi utama:

• Disiplin waktu (kehadiran dan ketepatan)
• Disiplin perilaku (etika dan integritas)
• Disiplin kinerja (tanggung jawab atas tugas)

Dengan memahami disiplin sebagai sistem nilai, bukan sekadar aturan, maka pembinaan ASN akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Yogyakarta — Sebagai instansi yang mengemban amanah pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BKD DIY terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan ibu, anak, serta penyandang disabilitas di lingkungan kantor.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang setara, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Fasilitas Ramah Disabilitas

BKD DIY menyediakan sejumlah sarana pendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, di antaranya:

• Lift untuk memudahkan mobilitas menuju lantai pelayanan tanpa hambatan tangga.
• Ramp atau jalur landai yang memungkinkan pengguna kursi roda maupun penyandang keterbatasan mobilitas mengakses area gedung dengan lebih aman.
• Toilet khusus disabilitas yang dirancang dengan ruang gerak lebih luas serta pegangan pengaman.
• Kruk yang dapat digunakan sementara oleh pengunjung yang membutuhkan bantuan mobilitas.
• Meja layanan khusus disabilitas, yaitu layanan prioritas yang akan mendahulukan ibu hamil, lansia, maupun penyandang disabilitas apabila terdapat antrean, sehingga mereka tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan manusiawi.

Penyediaan fasilitas ini mencerminkan komitmen BKD DIY dalam menerapkan prinsip pelayanan tanpa diskriminasi serta mendukung terwujudnya lingkungan kerja dan layanan yang aksesibel.

Fasilitas Ramah Ibu dan Anak

Selain itu, BKD DIY juga memberikan perhatian khusus bagi ibu dan anak melalui:

• Ruang laktasi, yang nyaman dan privat bagi ibu menyusui, baik pegawai maupun pengunjung.
• Pojok bermain anak, sebagai ruang ramah anak yang memungkinkan orang tua tetap fokus mengurus keperluan administrasi tanpa mengabaikan kenyamanan buah hati.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menciptakan suasana pelayanan yang lebih humanis, serta mendukung peran ganda perempuan sebagai ASN maupun sebagai ibu.

Pelayanan Inklusif sebagai Budaya Kerja

Fasilitas fisik yang tersedia tidak hanya menjadi pelengkap sarana prasarana, tetapi juga bagian dari budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai empati, kepedulian, dan kesetaraan. ASN di lingkungan BKD DIY didorong untuk memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan khusus pengguna layanan.

Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya tentang kecepatan dan ketepatan, tetapi juga tentang aksesibilitas dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dengan hadirnya fasilitas ramah ibu, anak, dan disabilitas ini, BKD DIY menegaskan komitmennya dalam membangun lingkungan pelayanan yang inklusif, profesional, dan berkeadilan. Ke depan, peningkatan kualitas sarana dan pelayanan akan terus dilakukan demi mewujudkan layanan publik yang semakin prima dan setara bagi semua.

YOGYAKARTA – (2/1/2026) Mengawali tahun anggaran 2026, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY resmi menyambut personel baru yang bergabung di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui jalur mutasi masuk. Bertempat di Ruang Rapat Sekar Jagad BKD DIY, Penyerahan Surat Keputusan (SK) ini dilakukan bagi tujuh orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mulai bertugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia di lingkungan Pemda DIY. Para PNS yang baru bergabung ini diharapkan dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaik pada unit kerja masing-masing.

Daftar PNS Mutasi Masuk

Berikut adalah rincian data PNS yang telah resmi menerima SK Mutasi Masuk:

Dengan penambahan personel ini, diharapkan pelayanan publik di Pemerintah Daerah DIY semakin optimal. Selamat bertugas bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung di keluarga besar Pemerintah Daerah DIY.