Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta

Jabatan analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA) semakin menjadi peran strategis dalam mendukung perumusan, evaluasi, dan penerapan kebijakan publik. Analis kebijakan berperan penting dalam memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan berlandaskan pada data serta kajian mendalam.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan globalisasi, Pemerintah Daerah membutuhkan kebijakan yang adaptif dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang kompleks. Di sinilah analis kebijakan berperan sebagai tenaga ahli yang memberikan pandangan strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tata ruang dan pariwisata.

Analis kebijakan di Pemerintah Daerah bertugas untuk:

  1. Melakukan Kajian dan Analisis Mendalam

Dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, peran analis kebijakan dalam melakukan kajian mendalam terhadap data yang relevan menjadi sangat penting. Analis kebijakan mengumpulkan dan memverifikasi data serta informasi, menganalisis dampak, serta memperkirakan hasil dari kebijakan yang akan diterapkan. Mereka memastikan kebijakan dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

  1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan yang Efektif

Dari hasil analisis, analis kebijakan memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan. Rekomendasi ini didasarkan pada data empiris dan disesuaikan dengan kondisi lokal DIY, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil mampu memaksimalkan manfaat serta mengurangi potensi masalah atau risiko.

  1. Mengevaluasi Kebijakan yang Telah Diterapkan

Tidak hanya merancang dan menyusun rekomendasi, analis kebijakan juga melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. Mereka menganalisis efektivitas dan dampak kebijakan dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Meskipun penting, jabatan analis kebijakan di Pemerintah Daerah menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan data yang akurat dan up-to-date, keterbatasan anggaran, serta tantangan untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dengan peningkatan dukungan dan pengembangan kapasitas SDM, analis kebijakan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif.

Analis kebijakan adalah salah satu motor penggerak dalam proses perumusan kebijakan yang berkualitas. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kemampuan teknis dan analitis para analis kebijakan melalui pelatihan dan kerja sama dengan berbagai lembaga riset.

Peran analis kebijakan di Pemerintah Daerah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Melalui peran yang strategis ini, diharapkan dapat terus menghasilkan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berdaya guna tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tahap seleksi pengadaan PNS setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan Materi Pokok Soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS 2024 dapat diunduh pada tautan di bawah ini:


PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/4669

TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMASI 2024

Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Daerah DIY Nomor : 800.1.2.2/4173 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Formasi Tahun 2024 dan Nomor : 800.1.2.2/4174 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Formasi Tahun 2024 serta berdasar hasil verifikasi seleksi administrasi secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut...

(Selengkapnya dapat diunduh pada tautan di bawah ini)


Manajemen komunikasi adalah proses mengelola komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas melalui sebuah pertukaran pesan. Manajemen komunikasi merupakan keahlian yang harus diperlukan dalam setiap organisasi atau Perusahaan. Lulusan manajemen komunikasi sangat luas untuk berkarir kedepannya pada bidang, seperti : pemasaran, Media Analisis, Humas korporat, Event Organizer, dan lain sebagainya. Selain itu, manajemen komunikasi meliputi tentang pelaporan kinerja, pengelolaan stakeholder, distribusi informasi, pelaksanaan komunikasi, perencanaan komunikasi.

Di era informasi saat ini, manajemen komunikasi menjadi salah satu elmen yang sangat krusial dalam pemerintahan. Kepercayaan tidak hanya tergantung dengan kinerja dan kebijakan, tetapi juga pada cara pemerintahan mengelola komunikasi dengan Masyarakat, karena pemerintahan berperan sebagai komunikator yang menyalurkan berbagai macam informasi pada Masyarakat dan ajakan agar turut aktif dalam meningkatkan sumber daya publik.

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya manajemen komunikasi bagi pemerintah daerah, antara lain:

  1. Kepentingan kepercayaan publik

Yang dimana kepercayaan publik adalah salah satu faktor landasan legitimasi bagi pemerintahan untuk menciptakan kesetabilan dan dukungan, meningkatkan reputasi dan kredibilitas, pencegahan krisis dan ppemulihan publik melalui komunikasi yang baik dengan memberikan informasi  yang jelas dan akurat.

  1. Manajemen komunikasi yang efektif

Manajemen komunikasi yang baik melibatkan pengelolaan informasi dan interaksi antara pemerintahan dengan publik. hal ini, meliputi aspek penting seperti Transparansi Informasi, Responsivitas, konsistensi pesan. Sebagai contoh ketika terjadinya krisis masalah sosial atau bencana alam, pemerintah daerah sering kali menjadi pihak yang pertama kali harus merespon. Dalam situasi seperti ini, manajemen komunikasi yang baik sangat diperlukan menyampaikaninformasi yang akurat dan meminimalisir kepanikan publik

  1. Strategi manajemen komunikasi

Manajemen komunkasi yang baik memerlukan perencanaan dan eksekusi yang matang agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.hal tersebut meliputi aspek seperti, identifikasi tujuan komunikasi,target audiens, pesan yang jeals dan konsisten, saluran komunikasi yang tepat, keterlibatan dua arah, transparansi dan kejujuran, evalusai dan umpan balik. Contohnya, Pemanfaatan media sosial menjadi alat yang penting untuk menjangkau Masyarakat, dengan hal ini Masyarakat dapat menyampaikan informasi secara langsung dan interaktif.

Manajemen komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik di tingkat pemerintahan daerah. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Menghadapi tantangan yang ada dengan solusi inovatif akan memperkuat legitimasi pemerintah dan mendukung keberhasilan berbagai program yang dijalankan, penting bagi setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen komunikasi yang terencana dan responsif untuk mencapai kepercayaan yang berkelanjutan dari masyarakat. Dengan demikian, manajemen komunikasi bukan hanya alat untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga strategi penting dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan ditingkat lokal.


Memperhatikan surat permohonan pindah antar instansi ke lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi PNS, kami mengundang Saudara menjadi peserta seleksi mutasi PNS masuk Pemerintah Daerah DIY dan Akuisisi Talenta Eksternal dengan tahapan dapat diunduh pada tautan di bawah ini:


© 2025 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233