Yogyakarta, 29 September 2025 - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan upacara penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia tahun 2025 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda DIY. Acara berlangsung di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, dan dipimpin langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Sekda DIY, Forkopimda DIY, dan Kepala OPD DIY.

Sebanyak 409 ASN menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya. Para penerima terdiri dari 123 PNS menerima Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (pengabdian 30 tahun); 58 PNS menerima Satyalancana Karya Satya XX Tahun (pengabdian 20 tahun); dan 228 PNS menerima Satyalancana Karya Satya X Tahun (pengabdian 10 tahun).

Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas masa kerja, melainkan penghargaan atas komitmen, integritas, dan kualitas kerja dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam sambutannya menekankan bahwa Satyalancana Karya Satya bukan hanya simbol pengakuan masa kerja, tetapi juga motivasi agar ASN terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa tugas ASN ke depan semakin kompleks, dan penghargaan ini hendaknya menjadi pemicu semangat baru untuk memperkuat birokrasi yang bersih, responsif, dan berintegritas.

Penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI tahun 2025 pada PNS Pemda DIY ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/TK/TAHUN 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Selain Gubernur DIY, penyematan dilakukan pula oleh Kajati DIY, Sekda DIY, KPTA DIY, dan Wakil Gubernur AAU.

Kamis, 25 September 2025— Kontingen KORPRI DIY secara resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan semata ritual simbolik, melainkan wujud dukungan Pemerintah DIY kepada atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang akan berangkat ke Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025.

Kontingen DIY yang dikukuhkan telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak Agustus hingga September 2025. Proses ini meliputi uji kemampuan teknis, kebugaran, serta disiplin mental dan integritas sebagai ASN yang sekaligus berprestasi dalam olahraga

DIY mengirim 37 atlet untuk bertanding dalam 6 cabang olahraga di PORNAS XVII KORPRI.  Berikut cabang olahraga yang diikuti :

1. Atletik (2 orang)
2. Bola basket (11 orang)
3. Tenis (7 orang)
4. Bulu tangkis (9 orang)
5. Tenis meja (2 orang)
6. Balap sepeda (6 orang)

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti, menyampaikan bahwa olahraga dalam konteks KORPRI memiliki makna lebih dari sekadar prestasi individu. Ia menekankan bahwa melalui ajang ini, ASN dapat memperkuat semangat disiplin, sportivitas, solidaritas, dan kebersamaan antar daerah serta antar instansi.

“Tugas para atlet bukan semata meraih medali, tetapi menjaga martabat dan nama baik DIY,” kata Ni Made. Meski kemenangan adalah tujuan, ia juga menekankan bahwa proses perjuangan, dedikasi, kerja keras, serta karakter yang ditunjukkan jauh lebih penting sebagai teladan bagi ASN dan masyarakat luas.

Dengan pengukuhan ini, kontingen DIY dilepas dengan harapan tinggi untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya dari sisi prestasi medali, tetapi juga sebagai representasi ASN yang profesional, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan serta sportivitas. Semoga keberangkatan mereka membawa kebanggaan bagi Yogyakarta dan menginspirasi ASN lainnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan pelayanan publik.

Jumat 19 September 2025. Dalam rangka memperingati World Clean Up Day Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Gotong Royong Massal Nasional yang melibatkan seluruh pegawai BKD. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen ASN Pemda DIY dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja sekaligus mendukung gerakan nasional peduli sampah.

World Clean Up Day sendiri merupakan gerakan global yang dilaksanakan serentak di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Mengusung semangat kebersamaan dan kepedulian lingkungan, BKD DIY turut mengambil bagian melalui aksi bersih-bersih di area perkantoran dan sekitarnya.

Kegiatan World Clean Up Day di lingkungan BKD DIY dibuka oleh Sekretaris BKD, Bapak Poniman, dan dilanjutkan sambutan Kepala BKD, Bapak Hary Setiawan. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa kegiatan gotong-royong dan aksi kebersihan ini menindaklanjuti arahan Pj. Sekretaris Daerah melalui SE Nomor 119 Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini dalam rangka menuju Indonesia Bersih 2029.

Seluruh pegawai terlihat antusias membersihkan halaman kantor, hingga area publik sekitar kantor BKD. Sampah yang terkumpul dipilah sesuai jenisnya, baik organik, anorganik, maupun sampah residu.

Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas antarpegawai sekaligus mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama.

Melalui momentum World Clean Up Day ini, BKD DIY berharap dapat menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Semangat gotong royong diharapkan terus terjaga dan menjadi kebiasaan yang berkelanjutan.

Yogyakarta, 16 September 2025 – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah DIY di Bangsal Kepatihan pukul 09.00 WIB. Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya jabatan Sekretaris Daerah DIY diisi oleh seorang perempuan, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Sebanyak tujuh pejabat dilantik, yakni Ni Made Dwipanti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah DIY, Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ariyanto Wibowo sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum, dan Bagas Senoadji sebagai Kepala Satpol PP. Kegiatan pelantikan ini dihadiri jajaran Forkopimda DIY, Ketua DPRD DIY, Kepala Kanreg I BKN, bupati dan wali kota se-DIY, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Ni Made Dwipanti Indrayanti terpilih sebagai Sekretaris Daerah DIY setelah melalui proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang terbuka dan ketat. Seleksi ini diawali dengan pengumuman resmi yang memuat persyaratan umum dan ketentuan berkas yang harus diunggah peserta. Peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti tahap penilaian lanjutan yang mencakup penulisan makalah, uji kompetensi, serta uji gagasan atau wawancara. Dari tahapan tersebut ditetapkan tiga peserta terbaik yang kemudian diusulkan oleh Gubernur DIY kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dan penetapan melalui surat keputusan presiden.

Sementara itu, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada kesempatan yang sama juga menempuh proses seleksi ketat. Seleksi dimulai dengan penilaian ASN berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi yang tercatat dalam sistem khusus pemerintah. Dari hasil penilaian tersebut ditetapkan calon-calon potensial yang menduduki jabatan tinggi. Calon yang berada di kategori kotak 7 dan 8 mengikuti pelatihan pengembangan talenta terlebih dahulu, kemudian menjalani pembinaan dan penilaian akhir sebelum ditempatkan pada jabatan. Sedangkan calon yang berada di kategori kotak 9 langsung mengikuti penilaian akhir dan dapat segera ditempatkan pada jabatan yang sesuai.

Dalam sambutannya, Sri Sultan menekankan pentingnya peran ASN sebagai penopang negara di tengah derasnya arus informasi dan fenomena “Undhaking Pawarta, Sudaning Kiriman” yang mencerminkan banjir kabar dan opini bersilang-silang di ruang digital. “ASN bukan sekadar penggerak administrasi, tetapi penenun kohesi sosial; bukan sekadar pelaksana regulasi, tetapi pengawal etika publik. Hindari flexing, jadilah jangkar penenang di tengah gelombang, tajamkan kepekaan terhadap denyut sosial di sekitar, junjung tinggi empan papan dalam setiap kebijakan, ucapan, dan perbuatan,” ujarnya. Sri Sultan juga menegaskan bahwa Sekretaris Daerah bukan hanya jabatan administratif melainkan poros pengendali yang menautkan visi Gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah. Sri Sultan turut memaparkan capaian kinerja Pemda DIY seperti Indeks Pembangunan Manusia yang telah mencapai 81,62 pada tahun 2024, predikat Reformasi Birokrasi bernilai A, dan SAKIP berpredikat AA yang menjadi tertinggi secara nasional. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil konsistensi kerja kolektif yang membutuhkan kepemimpinan Sekretaris Daerah yang visioner, tenang namun tangkas, rendah hati namun penuh daya penggerak. Di akhir sambutannya, Gubernur berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar menjaga integritas dan profesionalisme, serta menjadi teladan dalam membangun birokrasi yang cepat, cerdas, efisien, empatik, dan berorientasi pada hasil kerja nyata demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasar Surat Kepala BKN Nomor: 13186/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 Perihal: Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini disampaikan pengumuman, dapat di unduh di bawah ini:

Senin, 1 September 2025, Pemda DIY melaksanakan penyerahan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan PNS kepada 5 (lima) orang CPNS lulusan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Angkatan 31 di Gedung BKD. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Kepala BKD, Hary Setiawan.

Kelima orang CPNS lulusan IPDN di lingkungan Pemda DIY dengan jabatan:

1. Analis Kebakaran Ahli Pertama pada BPBD;
2. P2UPD Ahli Pertama pada Inspektorat;
3. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada SatpolPP;
4. Fasilitator Pemerintahan pada Bapperinda;
5. Penata Kelola Pemerintah pada Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.

Kepala BKD juga menyerahkan SK Pengangkatan kepada 180 PPPK untuk formasi 2024 tahap II. PPPK tersebut diangkat terhitung tanggal 1 September 2025. Sebelumnya pada tanggal 1 Mei 2025, Pemda DIY telah mengangkat 2361 PPPK tahap I.

Dengan demikian, pegawai honorer Pemda DIY yang masih tersisa di data BKN tinggal 2 orang, dan akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Kepala BKD, Hary Setiawan, menyampaikan Pemda DIY telah berkomitmen membangun birokrasi yang bukan hanya mampu melayani tetapi menjadi tempat terbaik bagi ASN untuk menjadi individu yang profesional dan berintegritas. Untuk menjaga martabat sebagai ASN, ASN wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku sebagai tercermin dalam Core value BerAKHLAK dan Budaya Pemerintahan SATRIYA.