Yogyakarta- Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima kunjungan kerja Sekretariat Jendral DPD RI, Senin 20 Mei 2024 diruang Rapat Sidoluhur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Studi Tiru (Benchmarking) Reformasi Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemda DIY. Acara ini disambut dan dibuka oleh perwakilan BKD DIY, Widanta Arintaka selaku Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai.

Poedji yang merupakan ketua rombongan, dalam sambutannya mengatakan, Benchmarking ini sangat diperlukan mengingat perubahan yang kian dinamis dalam manajemen ASN di perlukan refreshmen untuk dapat dijadikan strategi dalam pengelolaan kinerja pegawai.

Widanta mengucapkan selamat datang dan membuka dengan memaparkan pengelolaan kinerja pegawai dilingkungan Pemda DIY. Penerapan manajemen kinerja digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kontribusi ASN atas proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu diperlukan penilaian kinerja yang akurat dan obyektif. Penilaian kinerja yang efektif dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengembangkan pegawai, pemberian kesejahteraan, penilaian kinerja aparatur dan sebagainya. Penilaian kinerja pegawai di Pemda DIY sudah menggunakan aplikasi https://si-informan.jogjaprov.go.id/, aplikasi ini digunakan untuk mengisi Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) dan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS). Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) merupakan dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya secara efektif dan berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Penilaian kinerja individu harus inline dengan sasaran kinerja organisasi, karena setiap individu yang ada dalam organisasi harus mensukseskan kinerja organisasinya.

Kegiatan studi banding ini menjadi sharing session antara Sekretariat Jendral DPD RI dan BKD DIY, tentunya tujuannya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen ASN. Best Practice yang sudah ada baik di Lingkungan Sekretariat Jendral DPD RI maupun di Lingkungan Pemda DIY akan menjadi penyegaran dari sebuah sebuah ikhtiar untuk terus berbenah diri dalam memperbaiki pengelolaan kinerja kepegawaian. Dinamika dalam manajemen kepegawaian yang cukup tinggi menuntut organisasi harus terus belajar karena tantangan kedepannya akan jauh lebih banyak.

Yogyakarta (15/5/2024) Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) KOPRI Tingkat Pemerintah Daerah DIY kembali di laksanakan di tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempertebal keimanan, ketaqwaan, memperkokoh Ukhuwah Islamiah, meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an. Kegiatan seleksi ini di laksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY tanggal 15-16 Mei 2024.

Amin Purwani selaku kepala Badan kepegawaian daerah DIY membuka secara resmi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an KOPRI tahun 2024 ini, beliau menuturkan kegiatan ini sebagai wadah untuk merefleksikan diri menjadi pribadi yang lebih baik tidak hanya untuk diri sendiri tentunya dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Pemahaman akan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran tidak hanya memiliki dimensi dan dampak secara organisasi semata namun juga membawa dimensi ruhiyah sebagai ladang pahala dalam aktualisasi menjalankan nilai-nilai agama. Tentunya hal ini sesuai dengan tema MTQ tahun ini “ASN Unggul, Cerdas, Mulia, dan Berakhlakul Karimah”.

Penjaringan/seleksi MTQ Korpri tingkat Pemda DIY meliputi :

1. Cabang Hifzh Al-Qur’an (HQ) golongan Juz 30 Putra dan Putri, diikuti oleh 24 peserta. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024;
2. Cabang Dakwah Quran (DQ) Putra dan Putri, diikuti oleh 32 peserta. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024.

Peserta terbaik dari masing-masing cabang putra dan putri akan diikutsertakan sebagai peserta seleksi MTQ Korpri tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang rencana pelaksanaannya pada tanggal 27 dan 28 Mei 2024 mendatang.

Yogyakarta- Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima kunjungan kerja dari BKD Pemprov Kalimantan Selatan, Rabu 8 Mei 2024 diruang Rapat A. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan BKD Pemprov Kalimantan Selatan. Acara ini disambut dan dibuka oleh perwakilan BKD DIY yaitu Sri Winarni selaku Kepala Subbidang Keuangan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Jabatan Fungsional yang berada di Lingkungan BKD DIY.

Kegiatan ini merupakan agenda dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan studi banding kaitannya dengan Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Karir ASN. Sri Winarni mengucapkan selamat datang dan membuka sesi diskusi, diskusi berlangsung atraktif dan santai. Beberapa pertanyaan di lontarkan oleh BKD Pemprov Kalimantan Selatan baik tentang perencanaan anggaran maupun pelaksanaan pelayanan publik kepegawaian di Badan Kepegawaian Darah DIY. Untuk di Pemda DIY perencanaan anggaran diawali dengan perumusan Visi dan Misi Gubernur DIY. Visi dan Misi inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di OPD yang ada di DIY. Perencanaan anggaran di Pemda DIY telah mengadopsi penggunaan teknologi informasi, penggunaan aplikasi SIPD dan aplikasi Sengguh telah memberikan kemudahan dalam proses perencanaan maupun pengawasan anggaran. Penjabaran strategi kinerja melalui cascading telah memberikan warna tersendiri dalam menjalankan kegiatan, penyelarasan strategi baik vertical maupun horizontal telah menuntut setiap unit harus mendukung target maupun sasaran organisasi. Oleh karena itu setiap penggunanaan anggaran harus disesuaikan dengan sasaran strategi BKD DIY yang dituju. Adanya anggaran yang terbatas bukan menjadi penghalang untuk Pemda DIY berkembang, tentunya menjadi tantangan bagaimana menyiapkan generasi apratur yang berdaya saing.

Badan Kepegawaian Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan kepegawaian, bukan hal mudah dalam mengelola kepegawaian didalamnya. Perubahan regulasi yang begitu cepat dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, menuntut pola kerja yang begitu cepat dimana harapannya dapat membuat sistem kerja dapat lebih efektif dan efisien, tutur Ani Astuti selaku perwakilan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur.

Proses bisnis yang panjang dimulai dari pengadaan pegawai, mutasi, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, pengembangan karir pegawai, penilaian kinerja hingga mekanisme pensiun pegawai memiliki dinamika yang berbeda-beda. Pemanfataan teknologi informasi dengan digitalisasi Manajemen ASN menjadi solusi permasalahan yang ada, tidak hanya itu koordinasi lintas sektor pun terus di kembangkan dan ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur yang ada di DIY.

Kegiatan studi banding ini menjadi sharing session antara BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan BKD DIY, tentunya tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dari masing-masing SDM. Studi banding ini merupakan langkah ikhtiar untuk terus berbenah diri dalam memperbaiki layanan kepegawaian. Dinamika dalam manajemen kepegawaian yang cukup tinggi menuntut organisasi harus terus belajar karena tantangan kedepannya akan jauh lebih banyak.

Widarti selaku sekretaris dari BKD Pemprov Kalimantan Selatan tak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berharap proses pembelajaran dan komunikasi tetap terus berlangsung dan berjalan baik.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Pengumuman seleksi terbuka itu tertulis dalam Surat Panitia Seleksi, Nomor PENG-1/PST/2024 tanggal 18 April 2024 dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan ini diumumkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka pada jabatan sebagai berikut:

Seiring dengan berjalannya waktu, tahapan hidup seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlepas dari masa pensiun. Bagi banyak PNS yang akan memasuki masa purna tugas pada periode Januari-Juni 2025, persiapan menjadi hal yang krusial. Masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal dari bab baru yang memerlukan perencanaan dan persiapan matang. Pada hari selasa, 26 Maret 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY menyelenggarakan pembekalan pensiun bagi pegawai Pemerintah Daerah DIY yang akan memasuki masa purna untuk periode Januari hingga Juni 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang rapat D Kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 299 orang akan yang dilaksanakan secara hybrid dan mengundang perwakilan calon pensiun di BKD DIY sejumlah 30 orang dan mengkuti melalui zoom meeting sebanyak 269 orang dan chanel youtube BKD DIY. Oleh karena itu, pembekalan pensiun menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan terjamin.

Kegiatan Pembekalan PNS Calon Pensiun laksanakan didasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Maksud dan tujuan Kegiatan Pembekalan bagi PNS Calon Pensiun:

1. Untuk memotivasi, memberikan pencerahan dan kesiapan mental dalam memasuki masa purna tugas.
2. Meningkatnya pemahaman prosedur usul pensiun.
3. Memberikan pengetahuan tentang prosedur, hak dan kewajiban PNS setelah nanti memasuki masa purna tugas terkait PT. Taspen.
4. Meningkatkan kesadaran akan kesehatan pada masa purna tugas.
5. Memberi penghargaan kepada PNS menjelang purna tugas yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Saat memasuki masa pensiun, perencanaan keuangan menjadi sangat penting. Evaluasi dana pensiun, identifikasi sumber pendapatan pasca-pensiun, dan pengaturan gaya hidup yang sesuai dengan anggaran pensiun adalah langkah-langkah yang krusial. Pastikan untuk mengalokasikan dana dengan bijak dan mempertimbangkan segala kemungkinan untuk menghindari keterbatasan keuangan di masa pensiun. Pengarahan tentang mekanisme pengurusan peserta taspen yang langsung disampaikan dari perwakalinan PT. Taspen.    

Kesehatan merupakan aset berharga yang perlu dijaga, terutama di masa pensiun. Membangun rencana perawatan kesehatan yang terencana dan mengamati polis asuransi kesehatan sangatlah penting. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan dan memastikan kualitas hidup yang baik di masa pensiun. Materi Kesehatan disampaikan oleh Dr. dr. Probosuseno, SpPD, K-Ger, Finasim, SE, MM.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Pengumuman seleksi terbuka itu tertulis dalam Surat Panitia Seleksi, Nomor B-1302/KP.04.05/B2/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pada jabatan sebagai berikut: