Rapat Koordinasi Kepegawaian Nasional Tahun 2016 diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 25-26 Mei 2016 acara tersebut membahas tentang Manajemen Kepegawaian yang netral, adil dan transparan.
Diharapkan dengan rapat koordinasi dan pemberian penghargaan (award) tersebut dapat memacu pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik. Dengan diadakan even ini diharapkan tercipta suasana kompetitif antar pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat umum baik pegawai maupun non pegawai.
Sebelum acara pembukaan, disampaikan arahan dari Ketua KPK, berkenaan dengan “Manajemen Kepegawaian yang netral, adil dan transparan”. Dalam kesempatan tersebut disampaikan dan diingatkan tentang potensi tindak pidana korupsi yang terkait dengan manajemen kepegawaian.
Dengan mengacu pada United Nations Convention Article 7dinyatakan bahwa” Setiap Negara atau pihak yang berwajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, wajib mengupayakan untuk mengadakan, menjaga dan memperkuat sistem rekrutmen, retensi, promosi dan pensiun Pegawai Negeri yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi dan objektifitas, dengan kriteria seperti: prestasi, keadilan, dan keterampilan yang meliputi tata cara yang memadai untuk seleksi, pelatihan dan rotasi untuk jabatan publik khususnya yang dianggap rawan korupsi, juga mempromosikan remunerasi yang memadai dan skala upah yang adil, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi dari Negara dan mendukung program-program pendidikan dan pelatihan agar Pegawai Negeri dapat mencapai kinerja yang baik serta memberikan mereka pelatihan khusus untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko korupsi yang melekat dalam fungsinya;
Pada acara pembukaan, Kepala BKN RI, Dr. Bima Haria Wibisana menyampaikan laporan bahwa Tema yang diangkat dalam Rakornas Kepegawaian Tahun 2016 ini adalah “Revolusi Mental Menuju ASN Berintegritas Profesional dan Berdaya Saing Global”. Sesuai dengan tema tersebut, penyelenggaraan Rakornas Kepegawaian ini bertujuan untuk: Membangun konsolidasi dalam pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian, Membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian yang Profesional, Bermartabat, dan Berdaya Saing Global melalui percepatan perubahan Pola Pikir (Revolusi Mental) PNS.
Pada tahap pertama, seleksi dilakukan oleh pimpinan unit teknis terkait dengan katagori yang ditetapkan yang juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Regional BKN untuk masing-masing wilayah kerja. Proses penilaian dilakukan secara incognito atau instansi yang dinilai tidak mengetahui bahwa instansinya sedang dinilai.
Pada tahap pertama ini terjadi tarik ulur yang sangat intens di mana masing-masing Kepala Kantor Regional BKN mencoba mempertahankan kandidat BKD yang diajukan. Proses konfirmasi dan klarifikasi antartim pada tahap ini juga dilakukan. Hasil yang didapat pada tahap pertama ini adalah terpilihnya lima nominasi pada tiap kategori termasuk dengan perangkingannya.
Usai menghasilkan lima nominasi tahap pertama, instansi nominator ini kemudian diajukan ke tim penilai akhir untuk menjalani seleksi tahap kedua. Tim penilai akhir terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN RI yang berjumlah lima orang.
Pada tahap kedua ini tim penilai menentukan urutan tiga juara dan harapan dari masing-masing kategori. Keputusan yang ditetapkan oleh tim penilai akhir inilah yang menjadi pemenang BKN Award dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN RI.
Total penghargaan BKN Award yang akan diberikan sebanyak 124 dengan rincian: Instansi pusat terdiri dari tujuh kategori di mana masing-masing kategori terdiri dari juara I, II dan III serta juara harapan I dan II. Adapun untuk BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota terdiri dari delapan kategori dan juga terdiri dari juara I, II dan III serta juara harapan I dan II. Pembedaan jumlah kategori antara K/L dengan BKD adalah dikarenakan tingkat BKD ada kategori BKD Teladan. Aris juga menjelaskan bahwa seluruh unit kepegawaian baik pusat maupun daerah memiliki kesempatan yang sama untuk meraih penghargaan bergengsi di bidang Kepegawaian ini.
BKN Award sendiri merupakan penghargaan kepada instansi yang berhasil dalam menyelenggarakan manajemen ASN secara kreatif, inovatif, akuntabel, konsisten, sesuai dengan kaidah, norma, standar dan prosedur yang berlaku. Penghargaan yang diberikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pengelola kepegawaian di instansi, mendorong kreatifitas dan inovasi, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen ASN.
Rincian Kategori BKN Award antara lain :
- Kepegawaian
- Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan
- Pelayanan Pensiun
- Implementasi Computer Assisted Test (CAT) dalam Manajemen ASN
- Implementasi Penilaian Kinerja
- Implementasi Assessment Center
- Pelaksanaan e-PUPNS
- BKD Inovatif
Selanjutnya penyerahan BKN Award kepada Pengelola Kepegawaian di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan 2 (dua) BKN Awards Tahun 2016 yaitu:
1. BKN Awards Kategori “Layanan Pensiun” Tingkat Provinsi mendapatkan Peringkat 2 Terbaik;
2. BKN Awards Kategori “Implementasi Computer Assisted Test (CAT) dalam Manajemen ASN” Tingkat Provinsi mendapatkan Peringkat 3 Terbaik;
Acara Rakornas Kepegawaian dibuka oleh Wakil Presiden, Bapak HM Jusuf Kalla, dalam sambutannya beliau menyampaikan Mentalitas lama birokrat yang minta dihormati dan dilayani harus diubah menjadi sikap siap dan bersedia menghormati serta melayani. Apakah ini terjemahan dari program revolusi mental di sekitar birokrasi? Sesungguhnya reformasi birokrasi bukan isu baru.
Program perbaikan agar birokrasi lebih cakap, cekatan, produktif, dan fungsional sudah lama dilakukan. Wacana clean government dan good governance tidak asing. Reformasi birokrasi merupakan ikhtiar besar pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menjawab tantangan baru yang makin kompleks. Jika dikaitkan dengan revolusi mental, reformasi birokrasi ingin mentransformasi mental secara radikal, dari tradisi berkuasa dan dilayani menjadi tradisi pelaksana yang melayani.
Acara selanjutnya pemaparan ESQ oleh motivator tingkat nasional Ary Ginandjar, dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pelatihan dan simulasi singkat untuk menstimulasi motivasi PNS ASN untuk melaksanakan revolusi mental dengan yang dimulai dengan memotivasi diri masing-masing PNS untuk menanamkan dalam hati. (ojan/PP)
