Selasa 24 Mei 2016, BKD D.I Yogyakarta mendapatkan kunjungan kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Rombongan berjumlah 24 (dua puluh Empat) orang. Rombongan tiba di BKD DIY dan langsung diterima oleh Bapak Drs. Harry Susan Pujiraharjo, MA, MAP selaku Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKD DIY.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan datang ke BKD DIY adalah dalam rangka mempelajari kebijakan manajemen SDM aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau berharap bahwa setelah melakukan kunjungan ini maka para pegawai yang menangani masalah manajemen SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih bertambah pengetahuannya dan lebih baik lagi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk kedepannya.

Pada kesempatan tersebut Drs. Harry Susan Pujiraharjo, MA, MAP selaku Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKD DIY memberi pemaparan tentang bagaimana kebijakan manajemen SDM aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam paparannya disampaikan beberapa materi permasalahan kebijakan dan manajemen kepegawaian yang diantaranya adalah :

1. PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi.
2. Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, analis beban kerja dan perencanaan SDM.  
3. Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis kompetensi .
4. Terbatasnya mobilitas PNS.
5. Sembilan dari sepuluh PNS tidak pernah diberi kesempatan mengembangkan diri karena keterbatasan kuota jumlah peserta (Badan Diklat).
6. Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan.
7. Masalah overstaff (kelebihan secara kuantitas/jumlah) dan understaff (kekurangan secara kualitas/kompetensi).
8. Budaya kinerja PNS yang masih rendah.

Beberapa permasalahan tersebut yang sering kali menjadi hambatan dalam proses perubahan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kearah yang lebih baik. Dan untuk mengatasi beberapa masalah yang ada tersebut maka disusunlah beberapa sulosi yang dianggap perlu untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah Sebagai berikut :

1. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
2. Penerapan Sistem Seleksi dan Promosi Terbuka secara bertahap
3. Pengembangan Kompetensi PNS
4. Penerapan Sistem Rewards and Punishment secara adil
5. Pengembangan Sistem Elektronik
6. Penguatan Peran Assessment Center
7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu  (ISO: 9001: 2008) dalam Peningkatan Layanan kepegawaian secara bertahap.

Dengan beberapa solusi tersebut diharapkan agar Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah acara bincang selesai, dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di mulai dari Sekretariat, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, serta Bidang-bidang yang lain. (ojan/PP)