Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima kunjungan dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 bertempat di ruang Briefing Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY.
Maksud kunjungan adalah benchmarking dalam rangka mendapatkan data dan informasi serta meningkatkan ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian khususnya dalam bidang pengelolaan pegawai. Rombongan dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi didampingi oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, beserta jajarannya.
Kunjungan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY yang didampingi oleh Plt. Sekretaris beserta Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY. Pada pertemuan kali ini membahas tentang pengelolaan kepegawaian khusunya di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Pada kesempatan ini pula Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan pegawai, kendala yang dihadapi dalam perencanaan pegawai, dan pengaruh terhadap kinerja organisasi.
Perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih dilakukan secara manual artinya dalam input data baik penyusunan formasi PNS maupun Proyeksi kebutuhan belum dilakukan dengan menggunakan aplikasi, namun demikian dalam proses penyusunan formasi dan proyeksi kebutuhan dilakukan melalui Focus Group Discussion dengan mempertimbangkan kebutuhan Pegawai yang telah disusun Biro Organisasi dengan menyandingkan bezetting (kondisi PNS yang ada). Kemudian tingkat kesesuaian jabatan dapat diketahui melalui laporan Profil jabatan yang dikirim setiap bulan.
Tingkat kesesuaian jabatan fungsional sudah mencapai 90%. Sedangkan tingkat kesesuaian jabatan pelaksana (staf), jabatan pimpinan tinggi (esellon II) dan jabatan administrasi (esellon III dan IV) baru mencapai 78%. Sehingga setiap 6 bulan dilakukan evaluasi jabatan.
Perencanaan Pegawai selain dikenal sebagai perencanaan tenaga kerja juga sebagai rencana pengembangan Pegawai. Perencanaan Pegawai harus mampu berpegang pada prinsip pokok untuk mendayagunakan pegawai/karyawan yang sudah dimiliki secara efektif dan efisien. Sebelum memprediksi kebutuhan (demand) jumlah dan kualifikasi pegawai/karyawan baru yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dimasa mendatang. Perencanaan pegawai yang telah dilakukan mempengaruhi kinerja organisasi baik dalam pengisian lowongan PNS melalui pegawai baru (CPNS dan Non PNS) maupun hasil redistribusi hasil pemetaan kelebihan dan kekurangan serta pengiriman PNS dalam pengembangan kompetensi baik melalui diklat, magang atau yang lainnya. (Agung)
