Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta

    You are here:  
  1. Home
  2. Informasi Publik / PPID
  3. Berita

Pemerintah Daerah DIY secara resmi menyerahkan SK CPNS kepada 758 orang pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 bertempat di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, R. Agus Supriyanto. Acara tersebut dihadiri pula oleh Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SOPD, perwakilan Kantor Regional I BKN Yogyakarta serta beberapa instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan pula buku tabungan dan ATM Bank BPD bagi CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY menyampaikan bahwa 758 orang CPNS tersebut terdiri dari 497 CPNS Tenaga Guru, 53 CPNS Tenaga Kesehatan, dan 208 CPNS Tenaga Teknis. Para CPNS tersebut merupakan hasil dari Pelaksanaan Seleksi CPNS Pemda DIY Formasi 2018. Seleksi tersebut semula diikuti oleh 20.759 jumlah pelamar yang kemudian disaring dalam seleksi Kompetensi Dasar sejumlah 15.975 orang dan Seleksi Kompetensi Bidang sejumlah 1.566 peserta. Selain itu, CPNS masih harus melalui tahapan Diklatsar CPNS. “Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, pendidikan dan pelatihan CPNS ini hanya dapat diikuti 1 (satu) kali, dan CPNS yang tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS” kata R. Agus Supriyanto.

Kompleksitas pekerjaan yang dihadapi saat ini menuntut ASN untuk memiliki sikap profesional. Dalam sambutanya, Sekretaris Daerah DIY menyampaikan agar CPNS dapat mengembangkan ketrampilan manajemen, baik konseptual, interaksi sesama rekan dan kemampuan teknis. Selain itu, Sekretaris Daerah DIY juga menyampaikan agar CPNS memiliki sikap SATRIYA sebagai watak yang memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Sifat-sifat inilah yang diharapkan dapat menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya”, pesan beliau.

Pada acara kali ini, peserta tampak memakai busana adat tradisional Jawa, lengkap dengan surjan, keris, dan blangkon bagi pria serta kebaya dan sanggul gulung tekuk bagi wanita atau jilbab menyesuaikan agamanya. Dengan pemakaian busana Jawa ini diharapkan dapat menjadi simbol bahwa peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dapat menanamkan atau nguri-uri Kabudayan Jawi selama menjadi abdi negara di Pemda DIY.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mengubah mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemda DIY wajib menyampaikan LHKPN. Penyelenggara Negara dimaksud meliputi Gubernur, Wakil Gubenur, Pejabat Struktural Eselon I, Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Auditor.

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN pada saat:

  1. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  2. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
  3. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  4. Selama menjabat dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaannya yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban pengisian e-filing LHKPN dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Tahun 2018 untuk LHKPN Tahun Lapor 2017, penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-filing LHKPN melalui alamat https://elhkpn.kpk.go.id . Pengisian e-filing LHKPN dilakukan setiap tahun oleh Penyelenggara Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tahun 2019 ini adalah tahun kedua Penyelenggara Negara melakukan pengisian LHKPN melalui e-filing LHKPN. Bimtek e-filing LHKPN Tahun 2019 untuk 360 orang yang dilaksanakan dalam 12 angkatan masing-masing mengundang 30 orang, yaitu pada tanggal 30 , 31 Januari 2019, 1, 7, 8, 15 Februari 2019, 25, 26, 27, 28 Februari 2019, 1, dan 4 Maret 2019. Bimtek diselenggarakan untuk memfasilitasi Penyelenggara Negara dalam proses pengisian e-filing LHKPN.

Tahun 2018 Pemda DIY dapat memenuhi kepatuhan pengisian sebesar 100%. Dari 840 Penyelenggara Negara, sejumlah 734 Penyelenggara Negara tepat waktu mengisi dan 106 terlambat melakukan pengisian. Tahun 2019 diharapkan Pemda DIY dapat memenuhi kepatuhan pengisian 100% dan tidak ada yang terlambat. Apabila ada kesulitan dalam proses pengisian e-filing LHKPN dapat menghubungi Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai BKD DIY melalui nomor (0274) 562150 ext. 2922. Ayo isi e-filing LHKPN Anda tepat waktu.

Setelah menyelesaikan proses penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah DIY menyelenggarakan pembekalan bagi CPNS Pemda DIY. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY R. Agus Supriyanto didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai.

Mayoritas CPNS merupakan generasi milenial menjadi perhatian khusus. Generasi milenial memiliki karakteristik cerdas, namun di sisi lain, generasi ini kadang kurang memperhatikan etika. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY menyampaikan pesan agar CPNS senantiasa menjaga etika. “Jangan karena berpendidikan S2, kemudian tidak mau disuruh mengantar surat”, pesan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah juga menyampaikan agar CPNS dapat bersikap kritis. Ide-ide baru perlu disampaikan. Apabila ada hal-hal yang dianggap kurang pas, CPNS dapat mengkritisi hal tersebut. “Kalau disuruh ikut rapat, sampaikan pendapat, bicara, harus kritis. Jangan cuma menunggu arahan pimpinan. Tapi tetap, harus disampaikan dengan baik dan sopan”.

Selanjutnya, CPNS mendapat materi pembekalan mengenai persiapan penyerahan SK CPNS. Dalam acara Penyerahan SK CPNS, peserta akan diminta mengenakan pakaian tradisional Jawa. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan SIMPEG Poniran, SIP, MA menyampaikan beberapa ketentuan terkait pakaian tradisional Jawa. Banyaknya CPNS yang berasal dari luar Yogyakarta memberikan ide perlunya pengetahuan mengenai budaya Jawa, salah satunya pengetahuan tentang busana tradisional Jawa. “Ada perbedaan antara busana Jawa gaya Jogja dan gaya Solo. Misalnya, blangkon gaya Jogja ada mondolannya. Kalau tidak, berarti itu gaya Solo”, kata Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan SIMPEG.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai, Wahyu Widayat, S.STP juga menyampaikan hal-hal terkait persiapan Diklatsar CPNS. Diklatsar CPNS Pemda DIY terbagi menjadi satu angkatan Golongan II dan 18 angkatan Golongan III. Diklatsar akan dimulai pada tanggal 4 April 2019 dan diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober 2019.

Untuk mempermudah pembuatan rekening gaji CPNS, Badan Kepegawaian Daerah bekerjasama dengan Bank BPD DIY Cabang Utama. Dalam acara tersebut, CPNS difasilitasi untuk membuat rekening secara kolektif. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi CPNS, terutama bagi CPNS yang berasal dari luar daerah.

Memperhatikan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI nomor S.014/KP.01.01/PANSEL/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Bersama ini kami sampaikan bahwa apabila di instansi Saudara ada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan berkeinginan mengikuti seleksi dimaksud, dapat mengakses alamat https://www.kemendesa.go.id.

Memperhatikan surat dari Walikota Yogyakarta nomor 800/1019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (14 jabatan).

Bersama ini kami sampaikan bahwa apabila di instansi Saudara ada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan berkeinginan mengikuti seleksi dimaksud, dapat mengakses alamat http://jogjakota.go.id dan http://bkpp.jogjakota.go.id.

Berita Terbaru

Profil Singkat BKD DIY

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang  ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya.

© 2024 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233