Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta

    You are here:  
  1. Home
  2. Informasi Publik / PPID
  3. Berita

Pada Hari Rabu, 18 Agustus 2021, bertempat di Aula Sidoluhur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dilaksanakan secara daring dan luring yang dihadiri oleh seluruh Pegawai Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Sekretaris dan Kepala Bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mitra kerjasama pengukuran kompetensi dari Kabupaten Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta dari Pemerintah Kota Bekasi.

Penandatangan Pakta Integritas ini merupakan salah satu bukti komitmen dari seluruh Pegawai Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dilaksanakan Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bagi seluruh jajaran pegawai dari pimpinan hingga pelaksana di lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Bapak Drs. Aris Widaryanto M.M., dilanjutkan dengan sambutan serta pengarahan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Amin Purwani S.H. M.Ec.Dev. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bentuk komitmen Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas ini diharapkan seluruh Pegawai Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan Balai PKP yang berintegritas dan Bebas dari Korupsi. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras dan kerja sama dari seluruh stakeholder yang terkait. Pelayanan yang memuaskan, sarana prasarana yang memadai serta bebas dari korupsi harus diwujudkan. Sehingga meningkatkan nilai kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai. (wowo)

Berikut kami sampaikan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 810 – 451 Tahun 2021 Tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021, selengkapnya dapat diunduh pada tautan di bawah ini:

2021_SK_HASIL_TES_PSIKOLOGI
Size: 103.84 KB Format: PDF
Preview

PSIH_34_YOGYA (1)
Size: 102.74 KB Format: PDF
Preview

Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 melaksanakan kegiatan pembekalan bagi Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada hari Senin, 9 Agustus 2021. Pembekalan bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan proses uji kompetensi manajerial dan sosio kultural bagi Tim Penguji, karena sesuai Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa uji kompetensi bagi jabatan fungsional tertentu selain uji kompetensi teknis juga harus dilaksanakan uji kompetensi manajerial dengan sosio kultural Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY diminta untuk menjadi narasumber dengan materi Penjelasan Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural bagi Jabatan Fungsional. Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Ibu Lailatul Munawaroh, S.Psi.M.A.

Dalam paparannya, Ibu Lailatul Munawaroh, S.Psi.,M.A. tentang kompetensi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Mencakup Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan, Nilai, Sikap, Minat Sifatnya lebih dinamis daripada potensi Sesuatu yang terbentuk berdasarkan pengalaman di lingkungan kerja.

Kompetensi Teknis ASN merupakan Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi Manajerial ASN Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sementara itu, Kompetensi sosial kultural adalah Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya (Peraturan BKN Nomor 26/2019). Ada beberapa metode yang bisa digunakan, dan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai biasanya menggunakan metode Asessment Center maupun metode Quasi. Dalam metode tersebut, digunakan simulasi-simulasi yang nantinya digunakan sebagai alat ukur kompetensi dari asesi yang diukur tergantung keperluan atau jenjang jabatan yang akan dicapai.

Laporan dari hasil pengukuran ada dua macam, yaitu laporan rekap yang akan disampaikan tujuh hari kerja setelah pengambilan data terakhir dan laporan lengkap yang akan diberikan dua puluh hari kerja setelahnya. Kegiatan ini sendiri merupakan langkah awal dan merupakan rencana pertama kegiatan uji kompetensi manajerial dan sosio kultural bagi jabatan fungsional yang akan dilakukan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengukuhkan komitmen dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengembangan karir bagi jabatan fungsional.(wowo)

Pada masa darurat-pandemi sekarang ini, setiap OPD agar sedapat mungkin menggerakkan anggarannya sejalan dengan Program Ekonomi Bangkit. Yang Posisinya ditempatkan secara simultan anatar Pemeliharaan Kesehatan dengan Pemulihan Ekonomi, yakni pengendalian seimbang anatara kondisi "Waras lan Wareg", ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemda DIY di Bangsal Kepatihan (05/08/21).

Dalam pidato sambutannya, Sultan juga menyampaikan pesan khusus dan harapannya terhadap mereka yang baru saja dilantik. Sultan berharap seluruh wilayah di DIY bisa masuk PPKM Level 3 pasca masa pemberlakuan PPKM Berlevel usai pada 9 Agustus mendatang.

Harapan itu dapat terwujud apabila didukung oleh kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sebuah tim yang terpadu, bukan lagi bersikap parsial dan berkukuh pada ego sektoral.

10 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik pada hari ini, sebelumnya telah mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mulai diselenggarakan pada Bulan Mei kemarin. Pejabat yang dilantik yaitu Aris Riyanta sebagai Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Dian Lakhsmi Pratiwi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Anna Rina Herbranti sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, Kusno Wibowo sebagai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, Suhirman sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Adi Bayu Kristanto sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, Ana Windyawati sebagai Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Djarot Margiantoro sebagai Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY, Yuna Pancawati sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, dan Hari Edi Tri Wahyu Nugroho sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah DIY Nomor 810/03830 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Formasi Tahun 2021 serta berdasar hasil verifikasi seleksi administrasi pengadaan ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi Tahun 2021 secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :
  • Pendaftar : 1891
  • Memenuhi Syarat : 1358
  • Tidak Memenuhi Syarat : 533

 

  1. Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis :
  • Pendaftar : 99
  • Memenuhi Syarat : 61
  • Tidak Memenuhi Syarat : 38

 

  1. Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, pelaksanaan Seleksi Administrasi, sanggah, pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (peserta agar memantau laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/)

  1. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi :
  • Keterangan lebih lanjut dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman https://sscasbkn.go.id.
  • Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi melalui laman https://sscasbkn.go.id pada tanggal 4-6 Agustus 2021.
  • Sanggahan dapat diterima dalam hal kesalahan administrasi bukan berasal dari pelamar.
  • Pengumuman hasil sanggah tanggal 15 Agustus 2021.

 

  1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi :
  • Berdasar Surat Kepala BKN Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis pada tanggal 25 Agustus-4 Oktober 2021.
  • Informasi pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis akan diumumkan lebih lanjut di website : http://www.jogjaprov.go.id dan http://www.bkd.jogjaprov.go.id.

Pengumuman lengkap serta lampiran daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi dapat diunduh pada tautan di bawah ini:

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
Size: 4.53 MB Format: PDF
Preview

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah DIY Rabu dan Kamis tanggal 21 dan 22 Juli 2021 menyelenggarakan Special  Lecture dengan tema Pengisian E-DUPAK bagi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur  dan Implementasi Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur yang diadakan secara daring dengan Zoom Meeting. Special Lecture kali ini menghadirkan Narasumber dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, diantaranya Bapak Dr. Herman, M.Si (Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN); Bapak Agung Sugiarto, S.H., M.H. (Analis SDM Aparatur Madya BKN) yang akan menyampaikan materi di hari pertama mengenai Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur. Di hari kedua disampaikan oleh Ibu Alivia Nurkholivvah, S.T (Analis SDM Aparatur Muda BKN) yang akan membahas tata cara dan teknis  pengisian E-DUPAK. Peserta Special Lecture berjumlah 7 orang Assessor SDM Aparatur Pemda DIY dan 1 orang perwakilan Seksi Pengukuran dan Pengujian Balai PKP, dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Acara Special Lecture kali ini diawali dengan sambutan, pengarahan serta membuka secara resmi oleh Bapak Drs. Aris Widaryanto, M.M. Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan diadakannya acara Special Lecture ini bagi Assessor SDM Aparatur agar dapat lebih mengetahui dan menerapkan teknis pengisian E-DUPAK dan implementasi Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2020 untuk menunjang pengembangan karirnya di masa yang akan datang. Dengan persaingan yang semakin ketat menuntut semua ASN dalam hal ini Assessor SDM Aparatur dapat meningkatkan kompetensinya dengan memahami peraturan yang ada dan menuangkan pencapaiannya dengan mengisi E-DUPAK sebagai dasar pengembangan karir. Dengan kondisi pandemi yang belum berakhir untuk memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan Pemerintah acara ini diadakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Dengan dihadirkannya Narasumber dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara diharapkan dapat terjalin komunikasi aktif dalam pembahasan mengenai Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur baik dalam hal tugas dan fungsi, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan jenjang karir. Selain itu peserta dapat berdiskusi berkaitan dengan tata cara dan teknis pengisian E-DUPAK, sehingga kendala yang selama ini dihadapi mendapatkan solusi yang tepat. Dengan diadakan acara ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam mengembangkan karir.

Banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber, diantaranya bagaimana pengangkatan pertama untuk jabatan fungsional bisa dilakukan, perpindahan antar jabatan fungsional, sampai dengan kenaikan jenjang untuk jabatan fungsionla itu sendiri. Dijelaskan pula untuk pembentukan tim penilai bagi jabatan fungsional. Secara teknis, narasumber juga menjelaskan langkah-langkah pengisian E-DUPAK, langkah awal pengisian, upload dokumen, pengiriman, pembatalan atau koreksi sampai dengan hasil yang didapat. Semoga kegiatan Special Lecture kali ini bisa memberikan manfaat bagi jabatan fungsional assessor SDM aparatur untuk menyelesaiakan E-DUPAKnya tepat waktu dan bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. (wow)

Berita Terbaru

Profil Singkat BKD DIY

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang  ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya.

© 2025 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233